Berita Malang Hari Ini

Serikat Pekerja Bersyukur Meski UMK Kota Malang 2023 Hanya Naik Rp 200.000

"Kami menghormati keputusan Pemimpin Jawa Timur walaupun masih belum memenuhi target. Kami tetap bersyukur di Kota Malang naik Rp 200 ribu," ujarnya.

Penulis: Benni Indo | Editor: Yuli A
SURYAMALANG.COM/Samsul Hadi/Canva
ILUSTRASI - UMK Kota Malang 2023 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang, Suhirno menyatakan keputusan Upah Minimun Kota (UMK) yang telah ditetapkan patut diterima.

Suhirno mengatakan menghormati keputusan gubernur yang menetapkan UMK Kota Malang pada 2023 sebesar Rp 3.194.143.98.

Nilai tersebut telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2023.

"Kami menghormati keputusan Pemimpin Jawa Timur walaupun masih belum memenuhi target. Kami tetap bersyukur di Kota Malang naik Rp 200 ribu," ujarnya, Jumat (9/12/2022).

Jika dibanding tahun sebelumnya, kenaikan tahun ini cukup tinggi. Pada tahun lalu, kenaikannya hanya Rp 24 ribu.

Atas keputusan UMK tahun ini, Suhirno berharap pengusaha juga bisa mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Ia tak menampik ada pekerja yang masih belum menerima upah sesuai standar UMK.

"Kami lakukan pendekatan dan pemahaman bersama, yang penting kita sama-sama membutuhkan. Artinya lapangan kerja tetap bertahan dan pekerja tetap bisa bekerja demi kehidupan," ujarnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyatakan penetapan nilai UMK Kota Malang tersebut menjadi kewenangan tingk provinsi. Menurutnya, Pemkot Malang telah berada di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Keputusan tersebut pun diharapkan dapat diterima semua pihak.

"Kami telah menyodorkan yang tengah-tengah. Kami posisinya antara kemauan dari pekerja disambungkan dengan kemampuan dari pihak perusahaan. Kami berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi. pertimbangannya tetap di provinsi," ujar Sutiaji.

Dikatakan Sutiaji, dewan pengupah sudah merepresentasikan pekerja. Dalam rapat-rapat yang dilakukan, Pemkot Malang berupaya menjadi penyambung terhadap kemampuan ekonomi perusahaan.

UMK Kota Malang tersebut berada di peringkat ke-7 dari 38 daerah di Jawa Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Arif Tri Sastyawan berharap tidak ada gejolak yang terjadi pasca penetapan UMK. Arif menyatakan bahwa mekanisme perhitungan kenaikan UMK yang diusulkan ke provinsi dari Kota Malang berada di tengah-tengah antara usulan pengusaha dan pekerja.

Para pekerja meminta kenaikan UMK Kota Malang sebanyak 10 persen. Sedangkan dari pengusaha meminta kenaikan UMK sebesar 4,69 persen. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan Np 18 Tahun 2022, ditemukan angka kenaikan UMK Kota Malang sebesar 7,2 persen.

"Nilainya naik sekitar Rp 140 ribu dari UMK tahun sebelumnya," ujar Arif.

Dijelaskan Arif, jika UMK naik terlalu tinggi, berpotensi terjadinya PHK dari perusahaan. Jikalaupun terlalu rendah, maka akan terjadi aksi masa yang menolak. Maka dari itu, jalan tengah yang diambil tersebut diharapkan bisa diterima masing-masing pihak.

Kenaikan UMK di Kota Malang salah satunya akibat kenaikan inflasi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Pemkot Malang menggunakan data dari BPS utnuk mengetahui nilai inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved