Kontroversi 1 Arah Kayutangan, Warga Bingung Saat Ada Orang Meninggal

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wacana satu arah di sekitar Kayutangan, Kota Malang menuai kontroversi. Ada warga yang menolak, dan ada warga setuju.

Zainal Abidin termasuk warga yang menolak rencana satu arah tersebut. Warga Jalan Semeru ini mengatakan ada beberapa penyebab yang membuat warga menolak satu arah.

Zainal mencontohkan ketika ada warga meninggal. Menurutnya, warga butuh ambulans bila ada orang yang meninggal.

Ketika satu arah berlaku, ambulans harus memutar ke arah yang lebih jauh untuk menuju tempat pemakaman di TPU Samaan.

"Apakah harus memutar ke arah Dinoyo, lalu ke Jalan Sukarno Hatta (Suhat)? Kan itu jauh sekali," ujar Zainal kepada SURYAMALANG.COM, Senin (17/1/2023).

Zainal menambahkan warung di sekitar Kayutangan juga berpotensi kehilangan pelanggan. Sebab, kendaraan tidak bisa lagi parkir di dekat warung ketika satu arah diterapkan.

Warga telah mengutarakan penolakan tersebut saat dialog di DPRD Kota Malang. Sejumlah warga sepakat tidak menerima kebijakan satu arah yang diwacanakan Pemkot Malang.

"Ada petugas yang hendak membongkar median jalan beberapa hari lalu. Pembongkaran median itu berhenti setelah ada protes warga," ungkapnya.

Tapi, pemilik Kopi Lonceng, Sata Hadinegara setuju dengan jalur satu arah di sekitar Kayutangan. Menurutnya, Kayutangan telah berubah menjadi tempat tujuan wisata.

Sata menilai jalur satu arah akan membuat pengunjung lebih nyaman. Selama ini banyak orang parkir dan perlu waspada jika hendak menyebrang.

"Pengendara semakin banyak yang parkir saat akhir pekan. Sekarang kan pengunjung bukan orang Malang. Demi kemajuan Kota Malang, satu jalur itu bagus," kata Sata.

Sata berharap satu arah dapat mengurangi kepadatan jumlah kendaraan yang parkir.

"Hal penting yang perlu dipikirkan adalah titik parkir," terangnya.

DPRD Kota Malang menyarankan Pemkot sosialisasi secara masif rencana kebjiakan satu arah tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang baru dua kali sosialisai kebijakan satu arah.

"Sosialisasi pertama di DPRD. Itu pun atas inisiatif warga. Sosialisasi lain di Kantor Kecamatan Klojen," kata Rimzah.

Menurut Rimzah, Pemkot perlu sosialisasi sampai masyarakat betul-betul paham. Minimnya sosialisasi membuat warga kurang lengkap mengetahui informasi.

"Warga minta solusi yang jelas dari Pemkot Malang. Saat audensi dengan kami, warga mengaku belum mendapat sosialisasi," terangnya.