Berita Malang Hari Ini

Ketua KPU Jatim Sarankan Agar Tidak Tergesa-gesa Pilih Ketua PPS

Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam meminta agar para petugas PPS bisa menjaga diri dan kondusifitas selama pelaksanaan pemilu. 

suryamalang.com/Benni Indo
Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam hadir ke Kota Malang berpidato di hadapan ratusan petugas PPS Kota Malang. Dalam pidatonya di hadapan ratusan petugas PPS, Anam meminta agar para petugas bisa menjaga diri dan kondusifitas selama pelaksanaan pemilu. 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam hadir ke Kota Malang menghadiri pengukuhan petugas PPS.

Dalam pidatonya di hadapan ratusan petugas PPS, Anam meminta agar para petugas bisa menjaga diri dan kondusifitas selama pelaksanaan pemilu. 

Ia juga menyarankan agar tidak terburu-buru memilih ketua di tingkat PPS. Menurutnya, pemilihan ketua yang terburu-buru berpotensi menimbulkan polemik di tingkat PPS. Kondisi itu tidak baik bagi proses peyelenggaraan Pemilu.

"Pemilihan ketua jangan sekarang, berpotensi gontok-gontokan. Kalaupun nanti ada yang terpilih, hasrus legowo dan bisa bekerjasama," tegasnya.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menyatakan, sejauh ini tidak ada konflik yang menyertai atas terpilihnya Ketua PPS di Kota Malang.

"Kalau di Kota Malang sejauh ini so far so good, tidak ada masalah yang signifikan," ungkapnya. 

Justru evaluasi berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU RI ialah terkait tingkat kesehatan calon ketua tingkat PPK dan PPS. Kata Aminah,  syarat utama pendaftar calon ketua tingkat PPK dan PPS ialah harus ada surat kesehatan.

"Surat itu menyangkut gula darah dan termasuk tensi karena itu instrumen komorbid. Evaluasi dari 2019, banyak ketua KPPS yang menjadi korban, termasuk Kota Malang juga ada, sehingga antisipasinya adalah diupayakan usia dibatasi maksimal 55 tahun. Ini bukan keharusnya, tapi ini diprioritaskan. Kedua yang tidak memiliki komorbid, linear dengan syarat kesehatan. Memang beban kerja, sehingga kami memprioritaskan ketua PPS nanti juga paham IT," ungkapnya. 

Jika sayarat tersebut tidak terpenuhi, maka KPU Kota Malang akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Aminah menyatakan, beban kerja yang akan dirasakan oleh ketua PPK dan PPS masih sama seperti pada 2019.


"Mekanismenya sama, UU-nya juga, yang dipilih juga sama dengan lima surat suara. Itu pun harus dilaksanakan pada hari pemungutan suara dan harus selesai hari itu juga," ungkapnya.


Sejauh ini masih belum ada peraturan perubahan mengenai skema pemilihan ketua di tingkat PPK atau PPS. Masih sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017. Meski begitu, beberapa teknis penyelenggaraan menysesuai kondisi yang ada.


Wali Kota Malang, Sutiaji berpesan agar para petugas di tingkat PPS bisa bekerja dengan penuh tanggungjawab. Menurutnya, para petugas PPS adalah pintu terdepan mengamankan suara rakyat. Oleh sebab itu, tanggungjawab kerjanya juga cukup besar.


"Pemilu ini harus dapat menghasilkan pemimpin yang baik juga. Tugas kalian adalah mengamankan suara rakyat. Sandarkan pada Tuhan, itu bernilai ibadah dan barokah," ungkapnya.


Sutiaji juga menegaskan agar ASN di Pemkot Malang tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebut ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak atau ikut kampanye partai politik atau pasangan calon (paslon) pilkada.


"Saya minta ASN jangan berpolitik, apalagi ini sudah tahun politik, seperti posting-posting di media sosial ya enggak boleh, pengawasan kami lakukan, masyarakat juga mengawasi," kata Sutiaji. 


Bila ASN terbukti melanggar maka akan ada sanksi yang diterima dari ringan, sedang dan berat. Penegasan itu disampaikan Sutiaji mengingat, ASN masih memiliki hak suara untuk mengikuti Pemilu dan Pilkada. 


Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa menyampaikan, pada Pileg DPRD Kota Malang tahun 2019 terdapat 4 ASN di lingkungan Pemkot Malang dan dari perguruan tinggi negeri (PTN) yang melanggar. Para ASN itu terbukti melakukan bentuk kampanye di Facebook seperti memposting dan berfoto dengan salah satu caleg.


Laporan tersebut masuk ke Bawaslu dari laporan masyarakat. Kemudian dilaporkan ke Komisi ASN. Rata-rata para ASN yang terbukti bersalah itu diberi sanksi sedang. 


"Tetapi bahkan dari salah satu PTN keagamaan itu, Kemenag langsung turun untuk mengawasi benar-benar sanksi yang dari Komisi ASN dilakukan. Biasanya kalau bentuk sanksi itu penundaan pangkat, atau lainnya," katanya. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved