Pemkot Malang Tekan Kemiskinan Ekstrem Serendah Mungkin

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang mengupayakan menuntaskan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem akan diatasi bersama dengan upaya mengendalikan inflasi, penuntasan stunting, dan peningkatan pelayanan publik.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu dekat. Yang lebih penting adalah pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Wahyu, pemberdayaan itu adalah pendampingan yang intensif sehingga warga bisa mentas dari kemiskinan.

Ini menjadi tugas yang berat sehingga harus dikerjakan bersama lintas dinas dan sektor lainnya.

Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas saja. Wahyu telah membuat rencana yang sistematis untuk mengintegrasikan penyelesaian penangan kemiskinan.

"Tidak cukup hanya diberi pelatihan, tapi juga harus diberdayakan," ujar Wahyu.

Kata Wahyu, tidak mudah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Malang. Perlu waktu untuk bisa mewujudkan Kota Malang betul-betul terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Meski tantangannya tidak mudah, Wahyu cukup optimis jika melihat sumber daya manusia serta fasilitas yang ada di Kota Malang.

Wahyu Hidayat gencar menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem yang juga menjadi isu nasional. Kemiskinan di Kota Malang menurun setiap tahun.

Angka kemiskinan Kota Malang mencapai 7,22 persen pada tahun 2018, dan turun drastis menjadi 4,44 persen pada tahun 2020.

Angka kemiskinan sempat naik menjadi 4,62 persen pada tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19.

Pemkot mampu menekan angka kemiskinan menjadi 4,37 persen pada tahun 2022. Dengan data itu, Kota Malang kini menempati peringkat kedua dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur, setelah Kota Batu.

"Saya minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing," terangnya.

Menurutnya, penuntasan kemiskinan ekstrem harus ada peningkatan keterampilan masyarakat. Masyarakat tidak hanya diberikan umpan, namun harus diberi alat pancing agar bisa terus bergerak.

"Tidak selalu bantuan yang sifatnya temporer, jangan kasih umpan. Harus kasih pancingnya supaya mereka berusaha," ujarnya.

Ada sejumlah OPD yang akan memberikan keterampilan, seperti Diskopindag Kota Malang dan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.

Nantinya, ketika keterampilan selesai dilakukan, produk-produk hasil keterampilan tersebut akan difasilitasi Pemkot Malang untuk dibantu pemasarannya.

Sesuai data Pemkot Malang, 98.689 tenaga kerja terserap sampai 2 Oktober 2023. Angka ini diperkirakan naik karena masih ada waktu hingga tahun 2023 selesai. Pada 2022, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 120.770 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyatakan serapan tenaga kerja saat ini diprediksi akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pasalnya, aktivitas pariwisata dan bisnis yang membaik telah membuka banyak potensi kebutuhan tenaga kerja.

"Tenaga kerja di Kota Malang banyak bergerak di bidang pariwisata, seperti kafe, restoran, hotel, dan beberapa bisnis UMKM," ujar Arif.

Pihaknya juga gencar membuka lowongan informasi kerja agar bisa diakses pencari kerja. Menurut Arif, upaya menyerap tenaga kerja ini merupakan bagian dari program prioritas mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Semakin banyak yang bekerja, diharap bisa meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Bapeda juga melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Bapeda telah melakukan validasi data kesejahteraan sosial di Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Data tersebut telah dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pembaruan data.

Pembaruan data itu bisa digunakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk menyesuaikan kebutuhan bantuan yang akan dikirim.

Kepala Bapeda Kota Malang, Dwi Rahayu menjelaskan dari validasi data tersebut diketahui ada warga yang bukan kategori miskin tercatat.

Sebaliknya, warga yang seharusnya masuk kategori, namun tidak tercatat.

Total lima kecamatan ada 7.009 yang bukan kategori masyarakat miskin masuk ke DTKS.

Pemkot Malang melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Program pemberian bantuan dan intervensi pelatihan yang berkesinambungan perlu dilakukan agar masyarakat miskin bisa mandiri.

"Turunnya ini karena sinergitas. Ada pemberian bantuan dan pelatihan. Kan ada beberapa kategori, sangat miskin, miskin dan hampir miskin sehingga perlakuannya berbeda. Miskin ekstrem ini yang tidak bisa apa-apa, maka perlu diintervensi," ungkap Dwi.