Bupati Sidak ke RSUD Lawang saat Direkturnya Sedang Mendapat Sorotan

SURYAMALANG.COM,PASURUAN - Ramainya pemberitaan terkait konflik perseteruan antara enam dari 10 pejabat struktural di RSUD Lawang dengan direkturnya, membuat Bupati Sanusi langsung mengambil tindakan. Ia bukan menugaskan anak buahnya, untuk melakukan evaluasi namun langsung datang sendiri ke RSUD Lawang, Senin (13/11/2023).

Saat sidak itu, ia didampingi Nurman Ramdansyah, Pj Sekda, Nurcahyo, Plt Inspektorat. Hebatnya Sanusi, meski kedatangannya itu karena menindaklanjuti ramainya pemberitaan atas ulah direktur yang mengusulkan mutasi terhadap enam pejabatnya itu namun ia berlagak seperti tak ada apa-apa.

Ia tak nampak emosi, bahkan seperti bisa menyembunyikan kemarahannya saat bertemu direktur, dr Nur Rochmah, yang mendampinginya selama sidak itu. Cuma sesekali, ia terlihat ngobrol lirih dengan direktur namun tak terdengar apa yang dibicarakan. 

"Selama sidak, pak bupati selalu didampingi bu direktur. Dan, kami nggak tahu apa yang diobrolkan," ujar Nurcahyo, Plt Inspektorat.

Bahkan, selama sidak itu, Sanusi juga tak melakukan pertemuan tertutup dengan direktur dan pejabat struktural di rumah sakit itu. Cuma yang aneh, ia seperti sedang mencari data sendiri karena begitu tiba di RS, ia langsung mendatangi ruangan pelayanan, seperti IGD, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang poli cek up. Ia menanyai para pasien yang sedang mengantre.

Mereka ditanya sudah berapa jam menunggu antrean.Ternyata, para pasien itu mengaku sudah datang sejak pukul 08.00 dan baru dilayani pukul 10.00 WIB.

"Jangan cuma dilihat sidaknya yang seperti tak merespons masalah yang sedang terjadi di rumah sakit itu. Siapa tahu, tiba-tiba ia langsung memutasi pimpinan di situ," tegas M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA.

Didik--panggilannya--berharap sidak bupati itu tak mengendorkan semangat M Saiful Efendi, Ketua Komisi IV yang akan memanggil dua direktur di rumah sakit milik Pemkab Malang itu.

Sebab, pemanggilan dewan itu merupakan cara untuk mengurai benang kusut yang ada di dua rumah sakit itu. Bahkan, temuan terbaru, lanjut dia, bagi hasil atas jasa pelayanan (JP) yang didapat para pejabat struktural di RSUD Lawang setiap bulan saat ini merosot tajam dibandingkan direktur sebelumnya.

Yakni, mereka cuma dapat Rp 47 juta. Dan, itu harus dibagi untuk 10 pejabat yang terdiri dari Kabid, Kasi, Kabag dan Kasubag sehingga per orang hanya kebagian Rp 4,7 juta per bulan.

"Beda dengan empat tahun lalu, para kabid, kasi, kabag, kasubag di RSUD Lawang itu dapat Rp 150 juta atau per orang Rp 15 per bulan," ujarnya.

Menurutnya, JP itu merupakan bagi hasil dari jumlah pasien BPJS maupun pasien umum yang dirawat di RS itu sehingga makin banyak jumlah pasiennya, maka makin besar JP yang didapat. Lalu berapa JP direktur yang diterima setiap bulan?

Menurut Didik, dibandingkan dengan JP yang diterima 10 pejabat struktural itu tak ada apa-apanya karena Rp 47 juta itu harus dibagi buat 10 orang.

Sedang, JP direktur itu Rp 54 juta per bulan. Itu di luar gaji tetap bulanannya. Sedang, JP untuk direktur RSUD Kanjuruhan itu jauh lebih besar lagi karena jumlah pasiennya jauh lebih banyak dibandingkan pasien di RSUD Lawang.

"Kami tetap semangat untuk memanggil mereka. Kalau direktur itu dapat JP sebesar, tapi ya harus diimbangi dengan pelayanannya yang baik. Masak, orang sakit harus antre sampai dua jam dan baru dilayani, ke mana dokternya di RSUD Lawang itu. Terus, ingat JP besar itu juga harus diimbangi dengan target PAD-nya, harus terpenuhi," tegas Saiful.(fiq).