Partai Buruh Peringatkan Gubernur Khofifah Jika Tak Kabulkan Penetapan UMK Sesuai Aspirasi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan peringatan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar tidak lagi mengeksploitasi
keringat buruh melalui kebijakan upah murah yang telah diterapkan selama empat tahun kebelakang.

Hal tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang dilansir oleh Ketua EXCO Partai Buruh Provinsi Jatim, Jazuli, untuk menyambut penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jatim tahun 2024.

Kabarnya, penetapan UMK Jatim 2024 tersebut, bakal disampaikan langsung oleh mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001) era Presiden Gus Dur itu, di Gedung Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan St No.110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, pada Kamis (30/11/2023). 

Dalam akhir masa kepemimpinannya ini buruh berharap ada kado istimewa dari Khofifah untuk kaum buruh di Jatim dengan menetapkan kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan tuntutan atau aspirasi buruh.

"Said Iqbal menyerukan agar kaum buruh melakukan perlawanan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormat dengan mengorganisir pemogokan apabila Gubernur mengabaikan aspirasi buruh yang menghendaki kenaikan upah sebesar 15 persen," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima suryamalang.com, Kamis (30/11/2023).

Dalam aksi ini buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15 persen. Angka persentase tersebut didapat dari nilai pertembuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan serta prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan tahun 2024 dengan nilai Indeks tertentu atau Alfa sebesar satu sampai dengan dua. 

Dimana alfa bernilai satu digunakan untuk daerah industri dan Alfa bernilai dua digunakan pada kabupaten/kota yang tidak padat industri, sehingga disparitas upah bisa dikurangi antar daerah tersebut.

Pada dasarnya formulasi yang ditawarkan buruh mirip dengan formulasi pemerintah  yang dituangkan dalam PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, namun buruh menghendaki dalam penetapan upah minimum tahun 2024 juga harus mempertimbangkan prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan. 

"Karena upah minimum tahun 2024 ini akan dinikmati buruh di tahun 2024. Tentu sudah seharusnya prediksi pertumbuhan ekonomi dan prediksi inflasi tahun 2024 juga turut diperhitungkan," katanya. 

Guna memperjuangkan dan mengawal penetapan UMK tersebut Partai Buruh bersama serikat pekerja atau serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jatim melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Jatim.

Aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 20 ribu massa buruh ini diorganisir Partai Buruh dan belasan serikat pekerja atau serikat buruh di Jawa Timur, yaitu
KSPSI, KSPI, KSBSI, SARBUMUSI, FSPMI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KAHUTINDO, FSP KEP KSPI, SPN, FSP FARKES REF KSPI, FSP PPMI SPSI, FTA KSBSI, NIKEUBA KSBSI, LOMENIK KSBSI, FSP PAR SPSI, FSP PPMI KSPI dan NIBA SPSI.

Puluhan ribu massa buruh tersebut berasal dari daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Jombang dan Nganjuk. 

Massa buruh akan berkumpul terlebih dahulu di titik kumpul utama di Bundaran Waru, Jalan Frontage A. Yani, sekitar pukul 12.00 WIB. 

Kemudian, massa bergerak bersama dan melakukan jalan kaki (long march), mulai Jalan Raya Darmo depan Kebun Binantang Surabaya (KBS) menuju Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. 

Dan, diperkirakan sekitar pukul 15.00 WIB seluruh massa buruh sudah memadati Jalan Pahlawan, atau depan Kantor Gubernur Jawa Timur.

Di lain sisi, pengguna jalan hendaknya siap-siap mencari rute alternatif jika berpergian ke Kota Surabaya, pada Kamis (30/11/2023).

Sebab hari itu sebanyak 30 ribu buruh akan datang ke Kantor Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya.

Ribuan buruh itu ingin mendengarkan secara langsung seberapa besar pemerintah mengetok kenaikan UMK tahun 2024.

Ribuan massa itu banyak yang berasal dari luar kota Surabaya. Ada yang dari Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Kediri, Pasuruan, Lamongan, Tuban hingga Bojonegoro. Beberapa pintu masuk Surabaya bakal dilewati rombongan buruh.

Dari arah Sidoarjo menuju Kantor Gubernur Jawa Timur melintasi; Bundaran Waru-Jalan Ahmad Yani-Jalan Wonokromo-Jalan Darmo-Jalan Basuki Rahmat-Jalan Embong Malang-Jalan Blauran-Jalan Bubutan-Jalan Kebunrojo-Jalan Pahlawan.

Dari arah Driyorejo melewati; Waru Gunung- Jalan Mastrip-Jalan Karang Pilang-Jalan Gunungsari-Jalan Bumiharjo-Kawasan Kebun Binatang Surabaya-Jalan Darmo-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Basuki Rahmat- Jalan Embong Malang- Jalan Blauran-Jalan Bubutan.

Sedangkan dari Gresik ada tiga rute menuju Kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Rute pertama yaitu dari Jalan Romokalisari- Jalan Margomulyo- Jalan Kalianak-Jalan Demak-Jalan Dupak-Jalan Kebunrojo. 

Jalur kedua melintasi; Jalan Romokalisari-Jalan Margomulyo-Jalan Kalianak-Jalan Gresik-Jalan Rajawali-Jalan Veteran.

Rute ketiga yaitu; Jalan Benowo-Jalan Pakal-Jalan Sememi-Jalan Balongsari-Jalan Tandes- Jalan Sukomanunggal-Jalan Banyu Urip-Jalan Pasar Kembang-Jalan Kedungdoro-Jalan Blauran-Jalan Bubutan-Jalan Kebunrojo.

"Ada potensi jalan yang dilalui massa terjadi macet. Bisa saja ada aksi long march dalam perjalanan menuju Kantor Gubernur Jawa Timur," ujar Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurahman, saat dihubungi awak media, Kamis (30/11/2023). 

"Seringkali bila ada demo kawasan Kebun Binatang, Jalan Darmo, Jalan Embong Malang, termasuk Jalan Bubutan menjadi lokasi massa melakukan longmarch. Kemungkinan demo buruh kali ini juga akan terjadi demikian," tambahnya.