Anggota DPRD Jangan Jadi Seperti Anjing Medioker, Hanya Menggonggong Tidak Pernah Menggigit

LUJENG SUDARTO: Saya tidak ingin DPRD seperti anjing medioker, hanya menggonggong tidak pernah menggigit. Sekali lagi, saya tegaskan, PUSAKA tidak mempersoalkan penggunaan hak interpelasi DPRD terkait mutasi jabatan kemarin.

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - DPRD Kabupaten Pasuruan mewacanakan untuk menggunakan hak konstitusionalnya, hak interpelasi terkait mutasi jabatan terhadap 55 pejabat eselon II, III, IV yang ada di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Wacana yang digulirkan DPRD ini diharapkan bukan hanya isapan jempol belaka. Maka, Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) mengingatkan jangan sampai interpelasi ini hanya menjadi gimmick politik.

“Interpelasi itu adalah hak konstitusional DPRD. Ya gak masalah itu dilakukan jika memang dipandang perlu untuk dijalankan,” kata Direktur PUSAKA Lujeng Sudarto saat ditemui Kamis (29/2/2024).

Tetapi, kata Lujeng, jika alasan penggunaan interpelasi ini dilatarbelakangi karena mutasi jabatan yang dilakukan Pj Bupati Pasuruan, maka paling tidak DPRD harus menjelaskan masalah substansinya.

Minimal dijelaskan, regulasi mana yang dilanggar oleh Pj Bupati dan Baperjakat (Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan) sehingga tidak terkesan penggunaan interpelasi sekadar gimmick politik saja.

“Saya tidak ingin DPRD seperti anjing medioker, hanya menggonggong tidak pernah menggigit. Sekali lagi, saya tegaskan, PUSAKA tidak mempersoalkan penggunaan hak interpelasi DPRD terkait mutasi jabatan kemarin,” urainya.

Akan tetapi, harus ada alasan yang jelas. Tanpa penjelasan kepada publik regulasi mana yang dilanggar, maka wajar publik mempertanyakan yang dilanggar oleh Pj Bupati itu undang-undang atau kepentingan politik anggota dewan.

“Sebagai hak konstitusional dan fungsi pengawasan, saya mendorong interpelasi itu dilakukan, tetapi publik juga meminta kepada DPRD tidak main-main, jangan sampai masuk angin dan berhenti tanpa alasan jelas,” imbuhnya.

Jika DPRD berani dan terbuka, pelaksanaan interpelasi itu dilakukan secara terbuka. Dan PUSAKA meminta kepada Pj Bupati dan Baperjakat untuk berani menghadapi penggunaan hak interpelasi.

“Buka-bukaan saja, biar publik tahu siapa apakah memang pihak Pj Bupati yang melanggar regulasi ataukah DPRD yang mencoba main-main atau sekedar gimmick dan mau melakukan bergaining,” tegasnya.

Kalau sampai wacana interpelasi tidak jadi dan berhenti tanpa kejelasan, maka sangat mungkin isu penggunaan hak interpelasi ini ditransaksionalkan, dan itu akan berdampak buruk terhadap public distrust kepada DPRD.

Sebelumnya, di beberapa kesempatan, pimpinan DPRD mempertanyakan kenapa Pj Bupati tidak segera melakukan rotasi jabatan di tubuh birokrasi Pemkab, padahal ada beberapa kepala OPD yang tidak bekerja maksimal.

“Apalagi saat banyak desakan segera dimutasi Hasbullah dari Dinas Pendidikan yang dinilai oleh pimpinan DPRD kinerjanya buruk. Nah ketika dilakukan rotasi jabatan kok sekarang terkesan DPRD kebakaran jenggot,” imbuhnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan mewacanakan untuk menggulirkan hak interpelasi terkait mutasi pejabat yang diindikasikan ada sesuatu yang tidak beres.

Baca juga: Didemo Banser, Pj Bupati Pasuruan Minta Maaf soal Logo Kopi Kapiten Bergambar Gus Irsyad Dicoret