Malang Corruption Watch Waspadai Praktik Koruptif Selepas Pilkada Serentak 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pilkada Serentak 2024 yang baru saja selesai menyisakan pertanyaan besar, apakah pemimpin yang terpilih di kawasan Malang Raya bisa menghadirkan bentuk pemerintahan yang bersih?

Pasalnya, proses Pilkada yang telah berlangsung beberapa waktu lalu itu meninggalkan rekam jejak yang tidak sehat. Seperti perilaku politik uang atau money politic.

Isu itu menjadi salah satu pembahasan dalam laporan akhir tahun Malang Corruption Watch (MCW) yang berlangsung di Universitas Widyagama, Kota Malang, Jumat (27/12/2024).

Diskusi bertajuk: 'Ngalam Ojok Didol: Refleksi Gerakyan Rakyat Anti Korupsi' itu mencoba mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi pemerintahan.

Aktivis antikorupsi dari MCW, Ridhol Mahbub membeberkan, pemilihan tema itu melalui diskusi yang cukup panjang. Para aktivis melihat, Pilkada serentak yang baru saja selesai harus dipahami oleh masyarakat akan dampak atau potensi koruptifnya.

"Sebenarnya kami mengambil tema ini, karena kami banyak berdiskusi mengenai konteks saat ini. Kami tarik mundur, dalam Pilkada serentak itu, mengapa kami memilih Ngalam Ojok Didol, memang kami melihat kondisi pelaksanaan Pilkada, sebelum proses coblosan, banyak terindikasi praktik koruptif," kata Mahbub.

Mahbub mengatakan, jika praktik koruptif itu sudah terjadi sejak sebelum pencoblosan, maka sangat mungkin sekali pemimpin yang terpilih nantinya juga berpeluang koruptif. Mahbub mengajak seluruh elemen, baik mahasiswa maupun masyarakat secara luas, bisa mengawasi jalannya pemerintahan.

Korupsi telah masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Dampaknya sangat luas bagi masyarakat. Melihat parktik koruptif yang terjadi di di Pilkada, Mahbub menilai tidak lepas dari pihak-pihak yang berada di belakang pasangan calon.

"Kalau praktik ini muncul dari para calon pemangku kebijakan, maka akan sangat mungkin sekali, bahkan kami mengira-mengira, dampak korupsinya di sisi mana. Siapa yang ada di belakang calon, siapa yang menyokong dana kampanye."

"Kami membaca itu. Makannya ini menjadi refleksi tidak hanya MCW, juga seluruh elemen. Mahasiswa dan masyarakat harus tahu bagaimana kondisi Kota Malang ke depan," serunya.

Mahbub menyebut prakit koruptif yang terjadi itu antara lain politik uang. Tak hanya MCW, Mahbub mendengar laporan dari organisasi lain, termasuk juga pemberitaan media massa adanya praktik politik uang itu.

Akademisi hukum dari Universitas Widyagama, Purnawan Dwikora Negara mendorong agar MCW bisa melakukan gebrakan besar untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.

Ia melihat, sejumlah peristiwa koruptif yang terjadi saat ini tidak hanya berlangsung ketika Pilkada saja, banyak layanan publik yang dianggapnya terindikasi koruptif.

"MCW harus menjadi simpul yang kuat sebagai organisasi melawan korupsi di Kota Malang. Marwah ini harus dikembalikan," katanya.

Purnawan melihat, belakangan ini negara tidak hadir untuk gerakan antikorupsi. Sejumlah kasus korupsi yang terjadi, termasuk bacaan vonis terhadap koruptor tidak mencerminkan dukungan negara terhadap pemberantasan korupsi. Ia mendorong organisasi masyarakat sipil atau gerakan lainnya bisa mengisi kekosongan peran negara itu.

"Partisipasi itu kosong. Negara tidak hadir di situ. Maka kawan-kawan harus mengisi itu karena sejatinya peran serta, partisipasi itu dimatikan. Negara ini ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, ada kedaulatan. Unsur pemerintah ini lebih dominan seolah pemilik aset negara. Sehingga ketika terdapat proyek pembangunan, harusnya konsultasi ke rakyat, tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh MCW, Purnawan menilai, kolaborasi antara MCW dengan organisasi lain bisa memperkuat gerakan perlawanan terhadap korupsi. Perwakilan masyarakat sipil, Sayekti juga mengatakan hal serupa. Sebagai masyarakat sipil, Sayekti menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan siapapun dalam rangka memerangi korupsi.

Menurut Sayekti, warga sipil perlu terlibat. Keterlibatan warga sipil menjadi penting, tidak hanya sebagai sarana edukasi tetapi juga melahirkan kesadaran akan pentingnya mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat tidak boleh lagi hanya menerima kebijakan tanpa tahu apa yang terjadi di balik kebijakan tersebut.

"Warga sipil perlu terlibat lagi seperti dulu agar marwahnya MCW bisa ke mana-mana. Saya meyakini, MCW akan muncul lagi dengan taringnya yang lebih ganas," katanya.

Sayekti menyarankan MCW bisa membangun pergerakan di Kabupaten Malang. Saat ini, sudah mulai banyak kampus berdiri di kawasan Kabupaten Malang. Kehadiran MCW dinilai Sayekti akan memunculkan gerakan antikorupsi yang lebih masif lagi di kalangan kampus dan masyarakat.