DEMO MAHASISWA Jombang Tolak PPN 12 Persen di Depan Gedung DPRD, Sempat Ricuh dengan Aparat

Mahasiswa Terobos Gedung DPRD Jombang saat Demo Tolak PPN 12 persen

Laporan wartawan SURYAMALANG.COM, Anggit Pujie Widodo

SURYAMALANG.COM, JOMBANG - Setelah mahasiswa Jakarta, giliran mahasiswa Jombang  demo tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Jombang, Senin (30/12/2024).

Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jombang menerobos pagar betis keamanan untuk masuk ke gedung DPRD Jombang.

Di sana, mereka menyampaikan aspirasi tolak kenaikan PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dengan long march dari Tugu Ringin Contong Jombang, sekitar pukul 09.00 WIB menuju Gedung DPRD Jombang.

Seratusan mahasiswa itu terdiri dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang ini turun ke jalan.

Peserta demo membentangkan sejumlah poster bernada protes menolak kenaikan PPN 12 persen.

Usai long march dan tiba di depan gedung DPRD Jombang, para mahasiswa berorasi menyuarakan aspirasi. 

Para mahasiswa ini mengaku ikut resah dengan kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12 persen.

Aksi unjuk rasa awalnya berjalan lancar, para koordinator lapangan (korlap) bergantian berorasi.

Namun, dalam satu momen sempat terjadi sedikit kericuhan antara para demonstran dan juga aparat yang berjaga.

Saling dorong terjadi, saat para demonstran memaksa untuk masuk ke gedung wakil rakyat itu.

Padahal saat itu, ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji sudah berada di hadapan para demonstran, namun tampak Hadi yang terjepit ikut terdorong.

Meskipun sempat terjadi aksi saling dorong dan adu urat antara para demonstran dan juga pihak kepolisian.

Namun para demonstran diizinkan untuk masuk ke gedung DPRD Jombang.

Di dalam gedung, para demonstran ini menyuarakan aspirasi.

Mereka ingin anggota DPRD Jombang ikut menyuarakan penolakan kenaikan PPN 12 persen.

Diskusi sempat terjadi antara Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji dan juga para demonstran.

Alhasil, Ketua DPRD Jombang bersedia untuk menandatangani permintaan para demonstran yang tercacat dalam sebuah kertas.

Menurut Asrorruddin, selaku Ketua PC PMII Jombang, para mahasiswa datang ke gedung wakil rakyat untuk mengawal aspirasi menolak kenaikan PPN 12 persen.

"Kami datang ke sini, ke gedung DPRD Jombang untuk mengawal aspirasi menolak PPN 12 persen. Meskipun kita ketahui di undang-undang ini sudah berlaku," ucap saat diwawancarai awak media.

Meskipun begitu, Asror, sapaan akrab ini menyebut ada mekanisme pembatalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

"Mekanisme pembatalannya sudah diatur dalam Perpu. Ini kami meminta melalui tangan DPRD Kabupaten Jombang agar menyampaikan aspirasi kami kepada pusat untuk membatalkan PPN 12 persen ini. Di undang-undangnya tidak ada klasifikasi, ini yang mengkhawatirkan akan sampai kepada masyarakat di bawah," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, jika Ketua DPRD Jombang menerima aspirasi mereka dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat pada tanggal 3 Januari 2025.

"Tadi dari ketua DPRD Jombang juga sudah menerima aspirasi kami dan berjanji aspirasi kami akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2025, dan itu akan kami kawal," bebernya.

Asror melanjutkan, secara undang-undang, mekanisme sudah diatur pembatalannya.

Sehingga jika semua wilayah di Indonesia mungkin bisa di mulai dari Jombang untuk menuntut PPN 12 persen ini ditolak, tentu secara kolektif bisa dibatalkan.

"Kenapa tidak, karena suara masyarakat sangat mungkin didengar oleh pemerintah hari ini. Ini harus batal bagaimanapun caranya. Jadi kita minta DPRD Kabupaten Jombang, dan kami berharap penuh mereka bisa menyampaikan aspirasi kami ini," imbuhnya.

Baginya, ini merupakan kebijakan fiskal dan dampaknya bisa berimbas ke masyarakat bawah.

"Efeknya ke bawah, terutama kepada masyarakat kecil, ada PHK, inflasi dan jenis masalah yang akan dihadapi masyarakat lainnya termasuk biaya pendidikan," katanya.

Sementara itu, Hadi Atmaji selaku Ketua DPRD Jombang, mengatakan pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa.

Terkait kenaikan PPN 12 persen, pihaknya mengaku lebih baik bisa ditunda terlebih dahulu.

"Bagi kami, kenaikan PPN 12 persen bisa ditunda terlebih dahulu. Karena sesuai dengan posisi kita saat ini jiga. Kita baru selesai dengan Covid 19, ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, sehingga jika dinaikkan lagi PPN 12 persen maka akan ada efek  karambol. Yah efeknya akan kemana-mana," ujar Hadi.

Untuk menyampaikan aspirasi ini, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kembali mengkaji kenaikan PPN 12 persen tersebut.

"Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji lebih lanjut tentang PPN 12 persen ini. Untuk di DPRD kami akan mengambil keputusan melalui musyawarah. Untuk hari ini memang dalam dalam rangka memfasilitasi aspirasi teman-teman mahasiswa," pungkasnya.