Protes Developer Rumah Subsidi Tak Terima Dipanggil 'Kau' oleh Menteri Maruarar: Kalau Bawahan Boleh

Maruarar lantas menekankan rumah subsidi adalah bantuan untuk warga tidak mampu.

"Saudara berbisnis dengan uang subsidi. Artinya untuk orang kaya atau orang miskin? Mau kita zalim ke orang miskin?" lanjutnya mengutip Kompas.tv.com.

Dalam rapat, Maruarar juga sempat mempertanyakan sejumlah rumah subsidi yang kualitasnya buruk.

Itulah alasan pihaknya mengumpulkan asosiasi pengembang yang telah menjalankan program rumah layak huni.

Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar pun bakal meninjau perumahan yang telah dibangun oleh asosiasi pengembang yang tergabung dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Saya kalau bilang bagus, bagus kalau jelek saya bilang jelek, saya apa adanya," tegas Maruarar di hadapan para developer.

Menurut Maruarar, jika developer sudah menjalankan aturan secara benar, maka tidak akan takut untuk didatangi dan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sebab, lanjut Maruarar pihaknya tengah mengajukan audit terhadap sejumlah pengembang karena temuan langsung yang tidak sesuai.

"Harusnya data fakta kalau tidak setuju (developer mengelak) itu di-counter dengan data fakta lagi supaya tidak jadi fitnah," tuturnya.

Menurut Maruarar, MBR jika mendapati developer yang benar dan sesuai aturan maka akan bahagia hidupnya karena memiliki rumah yang berkualitas.

Namun, jika developer perumahan tidak benar maka MBR akan merasa dirugikan dan menelan kekecewaan mendalam.

"Kalau dapat pengembang tidak benar, nangis mereka pak," tegas Maruarar.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa Minggu terakhir melakukan peninjauan terhadap perumahan subsidi yang tergabung dalam FLPP.

Namun, kata Heri, pihaknya menemukan sekira 14 pengembang di Jabodetabek yang membangun perumahan tidak layak huni.