Aksi Damai Dokter dan Mahasiswa Kedokteran Surabaya Desak Evaluasi UU Kesehatan, Tolak Intervensi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA  - Ratusan dokter, mahasiswa, dan alumni dari berbagai fakultas kedokteran menggelar aksi damai di Universitas Airlangga, Selasa (20/5/2025).

Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi Kementerian Kesehatan dalam tata kelola profesi kedokteran .

Aksi damai yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menuntut independensi profesi dan evaluasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni FK Unair, dr Bambang Wicaksono menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Fakultas Kedokteran Unair, Universitas Hang Tuah, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), dan sejumlah perguruan tinggi lain di Surabaya. 

Peserta terdiri dari dosen, mahasiswa, hingga alumni yang tergabung dalam gerakan Arek Kedokteran Suroboyo.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan yang dianggap terlalu mencampuri urusan pendidikan dan profesi kedokteran, terutama terkait rencana pengambilalihan kewenangan kolegium.

“Kami menolak segala bentuk intervensi terhadap kolegium. Kolegium adalah penjaga standar profesi yang harus independen. Kalau diambil alih, objektivitasnya bisa terganggu,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap bersama, Arek Kedokteran Suroboyo menyoroti kebijakan mutasi sepihak tenaga kesehatan, penghentian proses pendidikan spesialis di rumah sakit pendidikan utama tanpa evaluasi menyeluruh, serta pernyataan pejabat yang dinilai merendahkan profesi dokter.

“Kami merasa terpanggil demi mutu profesi, proses pendidikan kedokteran, serta sistem kesehatan nasional,” ujar pria yang juga alumni senior FK Unair.

Aksi diikuti peserta dengan mengenakan pakaian putih dan pita merah putih di kepala, sambil membawa berbagai spanduk tuntutan.

Beberapa dokter bahkan menyampaikan puisi dan orasi yang menggugah semangat solidaritas.

Arek Kedokteran Suroboyo menyampaikan enam tuntutan utama, termasuk peninjauan ulang UU Kesehatan, penghentian narasi publik yang merendahkan profesi dokter, pemulihan proses pendidikan spesialis, hingga pembentukan Koalisi Nasional Pendidikan Kedokteran.

“Kami juga siap berdialog dengan siapa pun untuk mencari solusi terbaik,” tutup dr Bambang.

Dekan FK Unair, Prof. Dr. Budi Santoso, dr. SpOG(K), menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan dilakukan secara santun serta konstruktif.

“Pernyataan sikap ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan dunia kedokteran,” ungkapnya.