Kenapa Marak Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus? Disebut DPR Bahaya, Pakar Tidak Setuju

Pihaknya menyebutkan, perkembangan teknologi digital membuat provokasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi lebih mudah dilakukan.

Baca juga: 20 Link Twibbon HUT RI Ke-80 2025 Gratis Bisa Edit Foto Sesuka Hati, Mudah Cukup Dibuat di HP

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menilai pengibaran bendera One Piece sebagai upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dasco mengaku menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen terkait simbol-simbol tersebut yang diduga mengindikasikan gerakan sistematis.

“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

Dasco mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol atau gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Baca juga: DOWNLOAD DI SINI Logo HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025: Cara Unduh, Arti Logo dan Tema

Pihaknya menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional di tengah pesatnya kemajuan yang sedang diraih Indonesia. 

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa mari kita bersatu. Justru kita harus bersama melawan hal hal yang seperti itu," ungkapnya.

Pakar Tidak Setuju

Tanggapan DPR RI mendapatkan sanggahan dari Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie.

Menurut Gugun, tidak ada upaya memecah belah bangsa dari pengibaran bendera One Piece.

Gugun menganggap pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece adalah cara masyarakat menyampaikan nasionalismenya, di tengah pemerintah yang tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kelihatan bahwa respons masyarakat ketika menyambut kemerdekaan" ujar Gugun saat dihubungi, Jumat (1/7/2025).

"Ritual 17-an itu akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat punya cara-cara untuk menyampaikan nasionalisme dengan cara lain" imbuhnya. 

"Ketika negara dan pemerintah yang berkuasa itu ternyata tidak responsif terhadap kemauan aspirasi masyarakat,” lanjutnya. 

Baca juga: Kabar Gembira, Gubernur Jatim Khofifah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sampai 31 Agustus

Sebaliknya, Gugun menilai justru kebijakan pemerintah saat ini cenderung tidak melibatkan masyarakat dan hal itulah yang memecah belah bangsa.

Gugun mencontohkan beberapa kebijakan era Prabowo yang justru memberatkan masyarakat, seperti memblokir rekening dan mengambil tanah yang tidak produktif selama 2 tahun.