Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan memberikan bantuan hukum untuk Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar.
Langkah ini tidak lepas dari keyakinan partai, ada nuansa politik dari penetapan tersangka dua kader PDI Perjuangan yang masing-masing menjabat Bupati Tulungagung (nin aktif) dan Wali Kota Blitar itu.
“Kentalnya aspek politik karena itu partai akan menyiapkan tim advokasi,” tegas Sekjek DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (10/6/2018) saat menemui ribuan relawan di rumah Syahri Mulyo, di Jalan Raya Ngantru.
Menurut Hasto, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyasar kepala daerah dan calon kepala daerah dengan elektabilias tinggi.
Samanhudi Anwar misalnya, Wali Kota Blitar ini terpilih dengan perolehan suara hingga 92 persen.
Sementara Syahri Mulyo, calon Bupati Tulungagung saat ini mempunyai elektabilitas hingga 63 persen.
“Reputasi mereka hancur karena dikatakan terkena OTT (operasi tangkap tangan). Padahal tidak ada OTT,” tegas Hasto.
Bahkan Syahri Mulyo dikatakan seperti buron.
Indikasi lainnya, dua hari sebelum operasi ada pihak yang menyatakan akan terjadi KLB (kejadian luar biasa).
KLB itu yang akan mengubah peta kekuatan Pilkada Tulungagung. Calon dengan elektabilitas paling tinggi akan mendapatkan serangan.
“Kami baru tahu, ternyata ini yang disebut KLB. Kami masih mencermati dan ini bagian dari fakta yang kami kumpulkan,” tambah Hasto.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mendukung upaya KPK memberantas korupsi.
Bahkan PDI Perjuangan mengambil langkah tegas pada kader yang kena OTT KPK.
Namun pihaknya juga menengarai ada agenda politis di balik OTT KPK.
“Pemberantasan korupsi kami dukung sepenuhnya. Tapi harus betul-betul jernih agar tidak ditumpangi agenda di luar,” tandas Hasto.
Anggota Komisi 3 DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum yang berjalan.
Anteria mengaku sudah berkoordinasi lintas komisi dan pimpinan DPR. Semua sepakat mencermati proses ini.
Menurutnya, sulit menyatakan yang dilakukan KPK murni penegakan hukum.
Sebab sangat kental nuansa politik, bahkan kental nuansa ditunggani kepentingan tertentu.
Semua dilakukan untuk mengawal KPK agar tidak menjadi mesin pemenangan calon dalam Pilkada.
“Kami tidak mau KPK menjadi tempat berlabuh pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, kemudian menggunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya,” tegas Arteria.
Arteria menambahkan, pihaknya akan bersikap kritis. Sebab masih banyak laporan lain, namun tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK.
Justru mereka yang akan ikut Pilkada yang dilakukan penegakan hukum.