Surabaya

Rencana Gubernur Jatim Setelah MK Putuskan Pilkada Ulang di Sampang

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Jatim, Soekarwo, bersama PJ Walikota Malang, Sutiaji, dan beberapa perwakilan partai politik pasca melakukan pertemuan di gedung negara Grahadi, Rabu (5/9/2018).

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo mengambil sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginstruksikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Sampang.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini rencananya akan menggelar pertemuan bersama dengan Asisten 1 Sekdaprov dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim.

Pertemuan ini akan membicarakan langkah tindaklanjut atas putusan MK tentang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut.

“Prinsipnya kita tunduk pada keputusan Mahkamah Konstiusi (MK) dan saya besok akan mengadakan rapat kecil dengan Asisten 1 Sekdaprov dan Bakesbangpol," kata Pakde Karwo saat ditemui di Surabaya, Rabu (5/9/2018) malam.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengikuti sikap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kami juga akan mengikuti apa yang akan dilakukan oleh KPU,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga mengatakan demi mendukung putusan tersebut, pemerintah kabupaten setempat juga akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Di antaranya, agar PSU bisa segera dilakukan.

“Kebutuhan anggaran PSU tentu harus disediakan Pemkab Setempat. Karena pelaksanaannya tidak lebih 60 hari otomatis kebutuhan PSU dianggarkan melalui P-APBD 2018,” jelas Gubernur Jatim dua periode ini

Di sisi lain, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menyatakan bahwa pihaknya juga menghormati keputusan MK tersebut.

“KPU Jatim akan segera memanggil KPU Kabupaten Sampang untuk segera menyiapkan segala kebutuhan PSU. Terutama, terkait anggaran dan detail tahapannya,” kata Anam.

Untuk diketahui, MK memutuskan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Dalam amar putusan, MK menyatakan telah terjadi pemungutan suara dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid.

Berita Terkini