Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, BLITAR - Pemkot Blitar akan menanggung premi BPJS Kesehatan untuk semua warga baik yang miskin maupun yang mampu mulai 2019. Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19,8 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan semua warganya.
Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Sunarko mengatakan, sesuai instruksi presiden, pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhan BPJS untuk semua warganya.
Pemkot Blitar berupaya memenuhi kebutuhan BPJS Kesehatan untuk waga pada tahun depan.
Rencananya, semua warga baik yang miskin maupun kaya yang belum terdaftar peserta BPJS Kesehatan akan didaftarkan oleh Pemkot mulai tahun depan. Pemkot akan menanggung pembayaran premi BPJS Kesehatan untuk semua warga itu.
"Minimal 95 persen warga di Kota Blitar harus terdaftar peserta BPJS Kesehatan. Kami akan memenuhi target itu secara bertahap mulai tahun depan. Tapi, untuk warga yang sangat mampu, kami harap ikut BPJS Kesehatan secara mandiri," kata Sunarko, Kamis (20/12/2018).
Untuk mencapai target itu, menurut Sunarko, Pemkot Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar di APBD 2019. Anggaran itu untuk membayar premi BPJS Kesehatan warga. Jika dibandingkan 2018 ini, alokasi anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan warga naik berlipat-lipat.
Tahun ini (2018), Pemkot Blitar hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan sebanyak 13.466 warga. Sedangkan tahun depan (2019), Pemkot menyiapkan anggaran Rp 19,8 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan untuk sekitar 72.000 warga.
"Anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan warga untuk tahun depan naik banyak, sekitar Rp 16 miliar," ujar Sunarko.
Dikatakannya, saat ini Dinkes sedang melakukan validasi data masyarakat miskin dan kaya yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemkot akan memprioritaskan warga miskin terlebih dulu untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Secara bertahap, Pemkot akan menanggung premi BPJS Kesehatan semua warganya. Kami melihat kemampuan anggarannya dulu," katanya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar mengatakan alokasi anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan semua warga itu sudah dibahas di dewan sejak pertengahan tahun ini. Dewan menyetujui anggaran untuk program itu.
"Program itu untuk menjamin kesehatan semua warga Kota Blitar. Kami juga mengimbau bagi masyarakat yang sudah kaya lebih baik ikut BPJS Kesehatan secara mandiri," kata Henry.