Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas di APBD Jatim 2026, Masih Putar Otak Tutup Pengurangan Pendapatan

Laporan : Yusron Naufal Putra 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim harus putar otak untuk menutupi kekurangan potensi pendapatan dalam APBD Jatim 2026.

Spirit efisiensi pada sejumlah perencanaan Pemprov Jatim masih dan harus terus dilakukan. 

Tapi itu saja tak cukup. Pemprov Jatim juga perlu mengoptimalkan sejumlah potensi pendapatan daerah.

Baca juga: Penghapusan Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir DPRD di P-APBD 2025, Fokus Program Pro Rakyat

Dalam Rancangan APBD Jatim 2026, Pemprov menjanjikan efisiensi akan dilakukan pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. 

Kepastian ini disampaikan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono di sela Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (10/9/2025).

Rapat Paripurna tersebut beragenda Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2026 oleh gubernur. 

"Kegiatan yang sifatnya seremonial, kemudian perjalanan dinas," kata Adhy kepada wartawan saat ditanya tentang pemangkasan yang dilakukan pada APBD Jatim 2026. 

Dalam rapat paripurna ini, diketahui bahwa postur anggaran APBD Jatim 2026, dari sisi pendapatan diketahui sekitar Rp 28,26 triliun. Sedangkan dari sisi belanja daerah, diketahui sekitar Rp 29,25 triliun. 

Untuk perjalanan dinas, Adhy menegaskan memang akan melakukan sejumlah pengetatan. Termasuk untuk kunjungan ke luar negeri.

Sebagai bentuk efisiensi anggaran, perjalanan dinas ke luar negeri bakal sangat selektif. 

"Perjalanan dinas luar negeri sangat selektif ya. Memang kalau itu undangannya penting sekali baru mungkin," ungkap Adhy. 

Sebelum menjelaskan tentang pemangkasan kegiatan ini, Adhy terlebih dahulu memaparkan bahwa dari sisi pendapatan tahun 2026 memang sedikit berkurang dari tahun sebelumnya.

Musababnya, implementasi UU Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah.

Ini berpengaruh terhadap potensi pengurangan pendapatan Pemprov Jatim.

Untuk menambal pendapatan yang berkurang, Pemprov Jatim menegaskan akan memutar otak.

Adhy menyebut, berbagai sektor strategis lain di luar pajak akan terus digenjot misalnya dari BUMD. 

"Bagaimana optimalisasi dari BUMD untuk menghasilkan pendapatan juga pengelolaan aset," terang Adhy.