Pemkot Batu Tolak Usulan 300 Pembangunan di 2017, ini Alasannya

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemerintah Kota Batu menolak 300 usulan kegiatan pembangunan untuk  2017 dari hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari 718 usulan. Sedangkan usulan pembangunan yang disetujui hanya 179 usulan, sebanyak 100 usulan dipertimbangkan, dan 139 usulan dilakukan verifikasi ulang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Batu, M Chori mengatakan, usulan Musrenbang yang ditolak jumlahnya cukup banyak dibanding yang diterima. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Pemkot Batu memiliki target pembangunan pertanian organik yang lebih maju berbasis pariwisata Internasional. Makanya usulan pembangunan Kota Batu tidak jauh dari target yang telah ditetapkan sesuai RPJMD," kata M Chori dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Batu untuk tahun 2017 di Hotel. Horizon Kota Batu, Senin (21/3/2016).

Meski demikian, dikatakan Chori, warga masyarakat Kota Batu diharapkan bisa menerima hasil Musrenbang tersebut. Karena bagaimanapun, arah pembangunan berbasis usaha Pertanian sebagai prioritas pembangunan Kota Batu tahun depan.

Dijelaskan Chori, tahapan Musrenbang Kota Batu sendiri diawali dari Musrenbang tingkat desa atau kelurahan yang dilakukan mulai bulan Januari - Februari 2016. Selanjutnya Musrenbang dilanjutkan untuk tingkat kecamatan pada bulan Februari - Maret 2016.

Dan selanjutnya pada bulan Maret 2016, Musrenbang ditingkat Kota Batu yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun skala prioritas usulan Musrenbang.

"Hasilnya yakni ada usulan pembangunan yang diterima, ditolak, dipertimbangkan, dan diverifikasi ulang. Artinya, jumlah usulan hasil Musrenbang yang diterima dan ditolak masih bisa berubah," ucap Chori.

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan, dalam Musrenbang akan lebih mengakomodasi sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan masyarakat.

Dan pada usulan pembangunan berbasis Pertanian Organik yang belum diselesaikan dalam anggaran tahun ini sebisa mungkin dilanjutkan tahun depan. Artinya, Musrenbang itu bukan untuk pejabat dan tidak hanya memberikan manfaat pada pejabat saja.

"Yang jelas, kami ingin ada kelanjutan pembangunan yang besar manfaatnya bagi rakyat, bukan untuk pejabat," kata Eddy Rumpoko.