Syarat Ikut Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya menargetkan dapat memperbaiki 74 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada Maret 2022.

Jumlah tersebut bagian dari total target perbaikan tahun ini yang mencapai 800 rumah.

"Kami menyasar 74 rumah di tahap 1. Target, waktu penyelesaian selama 20 hari,” kata Lasidi, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Surabaya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (23/3/2022). 

Pemkot menganggarkan perbaikan sebesar Rp 35 juta untuk setiap rumah.

“Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022," katanya. 

Program ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

“Pak Wali Kota Eri Cahyadi berharap seluruh masyarakat Kota Surabaya, bisa melaporkan warga yang rumahnya tidak layak huni kepada Lurah setempat,” jelas dia.

Setiap laporan akan dilanjutkan kepada Dinas Sosial (Dinsos). Dinsos akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk. 

Mengutip Perwali, terdapat kriteria khusus bagi calon penerima manfaat ini. Di antarnya, warga MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana. 

Kemudian, bangunan rumah dan lahan dikuasai oleh penerima manfaat. Juga, memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) penduduk Kota Surabaya. 

Juga, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Kemudian  kondisi rumah tidak layak huni /korban kebakaran dan/atau bencana. 

“Mendapat rekomendasi dari Ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah,” kata dia.

Kemudian, menyertakan sejumlah surat pernyataan. Mulai rumah/tanah tidak dalam sengketa, rumah sendiri, hingga surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah. 

Termasuk, surat pernyataan ketersediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi. 

Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MOU dengan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR). KTPR dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat. 

“Mengingat adanya program Bulan Maret Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan pemberdayaan warga MBR, maka para penerima manfaat Rutilahu juga bisa bergabung dengan KTPR,” katanya.