Enam dari 10 Pejabat RSUD Lawang Diusulkan Bedol Deso

SURYAMALANG.COM, MALANG - Konflik antara direktur RSUD Lawang dengan manajemen, berbuntut kurang baik terhadap nasib beberapa pejabatnya. Kabar terbaru, enam dari 10 pejabat di Rumah Sakit milik Pemkab Malang itu kini diusulkan untuk bedol deso alias terancam dimutasi ramai-ramai.

"Iya, seperti itu lah. Namun, kami sebagai Pembina di rumah sakit itu ya kami sarankan, bahwa tidak bisa seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Kalau sudah begini, yang memutuskan harus pak bupati bukan direktur karena ini sudah menyangkut nasib banyak orang," tegas drg Wiyanto Wijoyo, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) PemkabMalang, Senin (6/11/2023).

Mencuatnya kasus itu praktis membuat banyak pihak kaget. Sebab, tak terdengar ada masalah sebelumnya di RS itu, tiba-tiba ada enam pejabatnya, yang dipersoalkan kinerjanya oleh dr Nur Rochmah, MMRS, yang tak lain direkturnya sendiri. Mereka terdiri dari dua orang kepala bidang (kabid), yakni kabid penunjang dan kabid Yanmed (Pelayanan Medis), dua Kasi, satu Kabag dan dua Kasubag.

"Kami tahunya itu karena mereka menghadap saya dan menceritakan masalahnya. Kami katakan, nggak semudah seperti itu untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu, siapa yang akan mengganti mereka itu," ungkapnya.

Akhirnya, kasus itu kini ramai dan jadi perhatian Sanusi, Bupati Malang dan Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM). Sebab, sejauh penelusuran mereka, sepertinya tak ada masalah yang layak dipersoalkan oleh direktur. Itu mungkin hanya salah paham biasa namun anehnya kok bisa sekaligus menimpa enam orang. Mereka dianggap tak bisa bekerja dan tak bisa diajak kerja sama sehingga langsung tak diberi beban kerja meski mereka itu para pejabat. Memang, dari enam itu, ada satu dua orang yang pernah sering sakit-sakitan namun tak sampai mengganggu pekerjaannya karena bisa diselesaikan anak buahnya.

"Kami masih mencarikan solusi agar masalah ini tak berlarut-larut," ujar Wiyanto.

Namun, di saat enam pejabat yang terdiri dari kabid, kasi, kabag, kasubsi itu disarankan untuk colling down, malah mereka seperti dibikin tidak punya muka. Mereka kini seperti dibebastugaskan karena semua pekerjaan yang jadi tupoksinya selama ini tiba-tiba sudah ada karyawan yang meng-handelnya. Dampaknya, bukan cuma membuatnya tersingung namun itu kian memperkeruh hubungan tak harmonis antara mereka dengan direktur.

Akhirnya, keenam pejabat itu bukan cuma mencari dukungan ke sana kemari seperti datang ke kadinkes namun segala usaha kini sedang dilakukan, asal dirinya tak sampai terpental dari RS itu. Sebab, mereka merasa tak berdaya untuk melawan direkturnya apalagi setelah tahu kalau direkturnya diam-diam sudah mengusulkan untuk dipindah semua.

"Ini persoalan internal kami dan yang tahu adalah kami. Kami nggak akan cerita kepada siapapun. Saya heran, sampean kok mendengar," ujar Nur Rohmah, Senin (6/11/2023).

Menanggapi kasus itu, Nurman Ramdansyah, Kepala BKSDM, mengatakan, mutasi itu memang hak pimpinan mereka langsung. Itu kalau tak ada persoalan seperti ini. Namun, kalau ada masalah dan yang diusulkan untuk dimutasi sebanyak itu, maka itu bukan lagi wewenang pimpinannya langsung namun itu harus dituntaskan masalah utamanya apa.

"Kalau sudah seperti ini, ya wewenangnya Pak bupati langsung, bukan pimpinan mereka. Kok ada usulan mutasi sebanyak itu, apa yang terjadi, kami yang akan memberikan telaah ke pak bupati," pungkas Nurman.(fiq)