DPRD Kota Malang Sampaikan Keluhan Sopir Angkot Soal Trans Jatim ke Provinsi: Pemkot Belum Bertindak

SURYAMALANG.COM, MALANG — DPRD Kota Malang akan meneruskan aspirasi dan kekhawatiran para sopir angkot di kota Malang terkait rencana opersional bus Trans Jatim Malang Raya ke tingkat Provinsi.

Dari pertemuan dengan perwakilan sopir angkutan kota pada Senin (15/9/2025) yang membahas rencana implementasi program Trans Jatim, diketahui sejauh ini para sopir angkot belum diajak duduk bersama.

Baca juga: Trans Jatim Malang Raya Mulai Dapat Penolakan, Sopir Angkot Malang : Tak Pernah Diajak Bicara Formal

Para sopir menilai kebijakan transportasi belum melibatkan mereka sebagai stakeholder utama di lapangan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa aspirasi sopir angkot menjadi perhatian legislatif. 

Menurutnya, kebijakan Trans Jatim yang telah ramai diberitakan di media belum diikuti tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang.

“Mereka sebagai stakeholder penting transportasi di Kota Malang belum terlibat. Itu yang dikhawatirkan oleh para sopir. Sehingga kebijakan yang disusun kurang komprehensif, karena belum dilibatkan dan disosialisasikan,” ujar Amithya, Selasa (16/9/2025).

Ia menyebut DPRD Kota Malang sudah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Jatim terkait hal ini.

Amithya memastikan, forum di tingkat daerah akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan program Trans Jatim.

“Follow up, saya berikan ruang ke Ketua Komisi C. Juga tentang transportasi publik untuk anak sekolah. Nanti ada Rakor untuk membahas itu. Fasilitasi pertemuan dengan Jatim, yang pasti kita dulu. Di Kota Malang dulu untuk melihat seperti apa kesiapan program ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amithya menilai program Trans Jatim masih perlu dikaji secara detail, terutama terkait kesiapan infrastruktur jalan di Kota Malang yang relatif sempit.

“Untuk menjadi feeder step pertama itu saya kira baik. Trans Jatim nanti kendaraannya besar. Jalanan Kota Malang kecil, pasti gak bisa masuk. Jadi feeder memang dibutuhkan," paparnya.

Amithya menekankan bahwa kolaborasi dengan transportasi publik di Kota Malang menjadi kunci agar kebijakan provinsi dapat berjalan efektif.

Ia berharap pembahasan lanjutan di tingkat daerah mampu menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.

Rencana peluncuran Bus Trans Jatim di Malang Raya menuai penolakan tegas dari para sopir angkutan kota (angkot).

Mereka menuntut dialog resmi sebelum kebijakan dijalankan karena khawatir program integrasi itu akan menghancurkan mata pencaharian pengemudi angkot.

“Kekhawatiran kami itu ya jelas nantinya akan menghancurkan rekan-rekan yang sampai hari ini ada. Angkot-angkot kan tidak berfungsi,” kata Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Angkot, Senin (15/9/2025).

Stefanus mengatakan paguyuban sopir selama ini hanya mendapat informasi sekadar wacana melalui media soal peluncuran yang kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober.

Namun sampai kini belum ada pembicaraan resmi yang melibatkan perwakilan pengemudi. 

“Kalau sekedar ngomong-ngomong pernah, tapi kan untuk secara resminya kita kan belum pernah diajak ngomong. Padahal kita dari pengemudi jalur ini belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Trans Jatim ini kok,” ujarnya.

Stefanus menegaskan, pihaknya telah sering mendengar janji-janji manis perbaikan transportasi di Kota Malang.

Menurut mereka janji-janji yang selama ini disampaikan belum terealisasi secara memadai. 

“Argumen-argumen pembelaan yang selama ini sering diwacanakan oleh dinas perhubungan kota maupun provinsi itu terasa sampai hari ini belum pernah realisasikan. Kami menolak,” tegas Stefanus. (Benni Indo)