Target Graduasi Tercapai, Pemkot Malang Klaim Kemiskinan Turun

SURYAMALANG.COM, MALANG – Sebanyak 130 warga miskin di Kota Malang dinyatakan lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2025 melalui program graduasi yang dijalankan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB).

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyebutkan pencapaian target tersebut sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, dari 4,27 persen pada 2023 menjadi 3,91 persen atau sekitar 34 ribu jiwa per November 2024.  

“Setiap tahunnya kami menargetkan ada 130 jiwa yang tergraduasi. Di 2025 ini sudah terealisasi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan,” ujar Donny, Kamis (25/9/2025).

Donny menegaskan, warga tidak bisa terus-menerus bergantung pada bantuan.

Sesuai aturan, penerima manfaat PKH lebih dari lima tahun diwajibkan mengikuti program graduasi.  

"Kalau ada penerima manfaat yang lebih dari lima tahun, mereka harus ikut program graduasi,” tegasnya.

Program graduasi bertujuan mendorong kemandirian warga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga tanpa terus bergantung pada Bansos. 

Donny menjelaskan, saat ini pihaknya terus mendata warga kategori miskin untuk diintervensi program.

Data tersebut juga akan disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi status masyarakat menjadi miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Upaya pencegahan itu dilakukan melalui kerja sama lintas OPD dengan berbagai intervensi, mulai dari pelatihan, pemberdayaan perempuan, bantuan pangan, hingga peningkatan ekonomi keluarga.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan pentingnya sinkronisasi data agar pemerintah daerah dapat melihat siapa saja warga Kota Malang yang masuk kategori penerima bantuan sesuai klasifikasi.

Dengan begitu, program bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.

Menurut Amithya, meski program pengentasan kemiskinan di Kota Malang sudah berjalan cukup baik, integrasi data yang belum menyeluruh membuat penyaluran bantuan masih acak. 

"Ini realitas di lapangan. Ada warga yang sudah belasan tahun menerima bantuan tanpa ada perubahan status. Artinya, ada yang salah dalam mekanisme sasaran maupun keberlanjutannya,” tegasnya.

Amithya menilai, pemetaan berbasis data yang lebih akurat akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan penganggaran.

Selain menghindari pemborosan anggaran, langkah ini juga memastikan efisiensi sekaligus ketepatan bantuan.

“Intinya bukan mengurangi bantuan, tapi memastikan pemberiannya tepat. Dengan data tunggal, kita bisa bergerak lebih terarah dan hasilnya benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (Benni Indo)