Kota Malang Hadapi Tantangan untuk Tekan Pengangguran Terbuka

Ringkasan Berita:

• Berdasarkan data Pemkot Malang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota ini mencapai 7,3 persen atau sekitar 33 ribu orang.
•  Ketua DPRD Kota Malang, Amithya mendorong Pemkot untuk memiliki data yang akurat untuk mengetahui apakah lapangan pekerjaan tersedia 
• Dengan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan legislatif, Kota Malang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka

SURYAMALANG.COM, MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai penanganan pengangguran di Kota Malang masih menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya pemetaan data tenaga kerja yang akurat agar kebijakan penyerapan tenaga kerja benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Perlu data yang akurat untuk mengetahui apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah cukup atau belum. Dengan begitu, kebijakan pengentasan pengangguran bisa lebih tepat,” ujar Amithya, Sabtu (1/11/2025).

Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memaksimalkan penggunaan sistem PDKTSam Reborn, yang dirancang untuk memperkuat pendataan tenaga kerja lintas sektor.

Menurutnya, sistem terpusat ini akan membantu Pemkot Malang dalam memetakan pengangguran terbuka secara lebih rinci, sekaligus mengidentifikasi peluang kerja baru.

“Kami juga mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan dan kerja sama lintas daerah agar serapan tenaga kerja semakin luas,” tambahnya.

Berdasarkan data Pemkot Malang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota ini mencapai 7,3 persen atau sekitar 33 ribu orang.

Angka tersebut tergolong tinggi, terutama di kategori pengangguran terdidik, yakni lulusan minimal SMA hingga S3 yang belum terserap dunia kerja.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui bahwa fenomena ini menjadi tantangan khusus bagi kota pendidikan seperti Malang. Banyak lulusan perguruan tinggi dari luar daerah memilih tetap tinggal setelah lulus, meski belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan jumlah pengangguran terdidik di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun.

“Setiap tahun jumlah lulusan di Kota Malang sangat tinggi. Sementara itu, lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlahnya. Situasi ini juga terjadi di banyak kota pendidikan lain,” jelas Wahyu.

Ia menambahkan, saat ini pola minat kerja kalangan terdidik mulai bergeser. Banyak yang memilih sektor informal seperti content creator, influencer, atau pekerja lepas berbasis digital.

Meski demikian, sektor tersebut tetap diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang tengah menyiapkan program penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Melalui program ini, diharapkan para siswa SMA maupun mahasiswa dapat memperoleh peluang kerja sebelum lulus.