Bappeda Kabupaten Malang Dorong Kemandirian Ekonomi Desa untuk Tekan Jumlah Pekerja Migran

Ringkasan Berita:

• Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas desa
• Menurut Tomie Herawanto, banyak warga Kabupaten Malang yang bekerja sebagai pekerja migran karena belum melihat peluang ekonomi yang menjanjikan di daerah asal

SURYAMALANG.COM, MALANG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas desa untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan di luar negeri.

Menurut Tomie Herawanto, banyak warga Kabupaten Malang yang bekerja sebagai pekerja migran karena belum melihat peluang ekonomi yang menjanjikan di daerah asal.

Padahal, jika program pemberdayaan lokal dijalankan secara berkelanjutan, masyarakat sebenarnya bisa mandiri dan tidak harus bergantung pada pendapatan dari luar negeri.

“Banyak pekerja migran dari Kabupaten Malang bagian selatan. Sebetulnya, dengan mengembangkan potensi kelokalan, bisa menuju kemandirian."

"Tentu saja menyesuaikan komoditas lokal. Mekanismenya nanti dikembangkan agar masyarakat bisa membentuk komunitas produktif,” ujar Tomie, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Melon dan Bibit Ikan, Program Kolaborasi Bentoel Group Kembangkan Keterampilan Warga Desa Bedali

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, meskipun pertanian menjadi pintu masuk utama.

Konsep yang dikembangkan adalah menciptakan ekosistem ekonomi lokal, di mana masyarakat bisa menghasilkan produk, baik pertanian maupun kerajinan dan memasarkan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Selama ini keluhan yang muncul selalu sama: ‘kami harus jual ke mana?’ Nah, lewat mekanisme komunitas, masyarakat bisa berjejaring, memasarkan secara daring, dan membentuk lingkungan ekonomi yang berputar,” paparnya.

Tomie menekankan, tujuan utama program ini adalah menciptakan keberlanjutan ekonomi desa. Ia menyadari bahwa penghasilan dari usaha lokal mungkin belum sebesar gaji pekerja migran, namun program ini menawarkan stabilitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Menjadi pekerja migran itu tidak selamanya. Penghasilan mungkin lebih kecil di desa pada tahap awal, tapi yang kita kejar adalah keberlanjutan. Ada keberkahan di situ, karena mereka bisa hidup mandiri di kampung sendiri,” katanya.

Untuk memperkuat implementasinya, Tomie menilai program tersebut tidak harus diformalkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati. Menurutnya, inisiatif bisa dimulai dari level desa dengan memasukkan pengembangan ekonomi komunitas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Baca juga: Tersangka Korupsi Aset Pemkot Serahkan Kerugian Rp 2,1 M, Kejari Kota Malang : Hukum Tetap Jalan

“Program ini bisa dijalankan di tingkat desa, karena pemerintahan desa itu ujung tombak. Kepala desa bisa memasukkan ke dalam rencana pembangunan enam tahunan. Bahkan program seperti Koperasi Desa Merah Putih dari pemerintah pusat bisa diintegrasikan di situ,” jelasnya.

Tomie berharap inisiatif ini dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekonomi desa di wilayah selatan Kabupaten Malang, sekaligus mengurangi angka pekerja migran yang terpaksa bekerja di luar negeri karena keterbatasan lapangan kerja di daerah.

Budhi Hidayat Laksana, Asisten Deputi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran mengatakan, desa memiliki potensi yang besar untuk menyejahterakan warganya. Selama ini, banyak warga yang memilih bekerja di luar negeri untuk mencari kesejahteraan.

Komunitas di desa sebetulnya bisa menghadirkan kesejahteraan tersebut dengan bergotong-royong mengembangkan potensi yang ada. Hanya saja, tantangan yang ada saat ini pengembangan sering terkendala oleh kondisi teknis.

"Maka memang perlu pendampingan dari pihak lain agar potensi tersebut bisa dikembangkan," ujarnya.

Budhi melihat, potensi di kawasan selatan Kabupaten Malang sangat besar. Kondisi alam sangat mendukung untuk pertanian maupun pariwisata. Komoditas lokal yang bisa dikelola dengan baik dan profesional ia yakini mampu memberikan dampak positif kepada warga.

"Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, pemberdayaan warga berbasis keunggulan komoditas lokal telah berjalan, maka ini bisa disebarkan ke daerah lain," tegasnya.

Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Puspa Agraria. BUMDes ini menjadi salah satu contoh bagaimana penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat bertransformasi menjadi tenaga kerja produktif.

Seorang pengelola Bumdes Puspa Agraria, Gugus Adi, menjelaskan bahwa seluruh unit usaha yang dikelola Bumdes melibatkan warga kurang mampu, khususnya penerima PKH. Mereka diberikan kesempatan bekerja di berbagai bidang usaha desa, mulai dari peternakan, pertanian, hingga perkebunan.

“Seluruh unit kami menggunakan tenaga kerja dari warga kurang mampu. Penerima PKH kami berdayakan di sektor peternakan, pertanian, hingga perkebunan. Mereka kami gaji bulanan, harapannya bisa graduasi dari PKH,” ujar Gugus, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, keterlibatan penerima PKH ini menjadi bentuk nyata pemberdayaan sosial-ekonomi di tingkat desa. Di sektor peternakan misalnya, penerima PKH berperan dalam aktivitas sehari-hari seperti membersihkan kandang domba dan menyiapkan pakan.

“Mereka kami libatkan dalam kegiatan sehari-hari seperti bersih-bersih dan memotong daun pakan domba. Semua dilakukan secara profesional,” katanya.

Gugus menuturkan, Bumdes Puspa Agraria saat ini mengelola empat unit usaha, yaitu peternakan, pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil bumi. Tahun depan, pihaknya berencana membuka unit kelima di sektor perikanan dengan fokus pada budidaya lele.

“Tahun 2026 kami berencana mengembangkan kolam lele. Keuangan kami memang belum besar, tapi aset kami cukup banyak. Kami ingin terus berkembang agar lebih mandiri,” ujarnya.