Wacana Mutasi Kadis Cipta Karya Bakal Mencuat di Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Ringkasan Berita:

• Fraksi PDI Perjuangan bakal menanggapi rencana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Pemkab Malang akhir Juni 2026
• Mereka punya keinginan kuat untuk mendukung wacana Bupati Sanusi yang ingin segera membangun Alun-Alun Kepanjen
• Dinas Cipta Karya, yang seharusnya sudah melakukan kajian tehnis, seperti desain kawasan, kebutuhan infrastruktur pendukung, ruang terbuka publik, serta integrasi dengan kawasan sekitarnya, belum juga melakukan apapun

SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Suasana rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (15/6/2026), sepertinya bakal ada kejutan.

Sebab, Fraksi PDI Perjuangan bakal menanggapi rencana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Pemkab Malang akhir Juni 2026 nanti.

Fraksi yang punya 13 anggota dewan itu bukan ingin mencampuri mutasian itu.

Namun, ia punya keinginan kuat untuk mendukung wacana Bupati Sanusi yang ingin segera membangun Alun-Alun Kepanjen.

Itu dibutuhkan sosok kepala dinas yang punya gerak cepat.

Sementara, Dinas Cipta Karya, yang seharusnya sudah melakukan kajian tehnis, seperti desain kawasan, kebutuhan infrastruktur pendukung, ruang terbuka publik, serta integrasi dengan kawasan sekitarnya, belum juga melakukan apapun.

Makanya, ia ingin mengevaluasi kinerja Farid Habibah, Kadis Cipta Karya.

"Paripurna besok itu, kepala dinas yang loyo-loyo atau tak punya greget, akan kami usulkan di pandangan umum fraksi kami."

"Kinerja mereka harus dievaluasi, bahkan bila perlu digeser."

"Jika tak begitu, proyek yang jadi janji politik pak bupati (pembangunan Alun-alun Kepanjen) itu akan lamban terealisasinya," tegas Abdul Qodir atau Adeng, ketua Fraksi PDIP, Minggu (14/6/2026).

Adeng, yang Sekretaris DPC PDIP itu tak menjelaskan secara rinci terkait usulan untuk memutasi Habibah.

Cuma, Adeng ingin proyek Alun-Alun Kepanjen seluas 3 hektare (Ha), yang akan dibangun di belakang Stadion Kanjuruhan itu bisa segera terealisasi.

"Kita butuh gercap sehingga harus diisi kepala dinas yang sat set," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Budiar mengatakan, usulan anggota dewan dan LSM Pro Desa itu cukup bisa diterima. Ia akan mengevaluasinya.

"Itu akan jadi pertimbangan kami buat mengevaluasi ASN yang akan dimutasi nanti," pungkas Budiar.

Baca juga: Rencana Mutasi Pemkab Malang dan Realisasi Alun-alun Kepanjen Demi Penuhi Janji Politik