Nasib Mujur Listyo Sigit: Prabowo Setuju Reformasi Kepolisian, Kapolri Belum Pasti Diganti

SURYAMALANG.COM, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sementara bernasib mujur, sebab setelah Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pembentukan Tim Reformasi Kepolisian, posisi Kapolri belum pasti diganti. 

Hal tersebut menjawab desas-desus yang sempat beredar menyebut Listyo Sigit Prabowo segera meninggalkan jabatan yang sudah 4 tahun 7 bulan disandang olehnya tersebut. 

Kabar yang beredar sebelumnya menyebut, Prabowo sudah berkirim surat ke DPR-RI, namun belakangan dibantah oleh Istana dan parlemen.

Bantahan pertama datang dari Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

Baca juga: Sosok Kapolri Pengganti Listyo Sigit, 2 Nama Menguat: Komjen Suyudi Ario dan Komjen Dedi Prasetyo

Juri menepis isu Listyo Sigit Prabowo akan diganti setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian.

“Enggak dong, enggak ada,” tegas Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Juri menekankan, hingga kini belum ada ketua maupun anggota tim yang ditunjuk.

Pihaknya meminta publik bersabar menunggu Presiden langsung yang akan mengumumkan teknis pembentukan tim tersebut.

“Ya pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh Presiden, teknisnya ya,” ujar Juri. 

Baca juga: Desas-desus Kapolri Listyo Sigit Diganti, Prabowo Surati DPR, Politikus PDIP: Punya Nyali Nggak?

Juri menegaskan Mensesneg belum mengirimkan Surpres (Surat Presiden) terkait pergantian Kapolri ke DPR dan memastikan isu itu hanya spekulasi.

“Ya bukan inisiasi, ya Presiden itu kan membuat kebijakan. Kalau Presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tunggu,” imbuh Juri. 

DPR Membantah

Pihak kedua yang membantah adalah DPR RI melalui Anggota Komisi III, Mohammad Nasir Djamil.

 Nasir menegaskan belum ada Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Sebenarnya kan sudah jelas jawaban dari Setneg sendiri dan juga Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) terkait dengan surpres tersebut"  ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Jadi, sampai hari ini DPR belum menerimanya dan kami juga belum pernah mendengar hal tersebut,” imbuhnya. 

Baca juga: Dugaan Bos Migas Riza Chalid Aktor Rusuhnya Demo, Prabowo Mulai Sebut-sebut Mafia, Kapolri Cari Tahu

Legislator PKS itu menegaskan kabar mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri tidak terkonfirmasi.

“Jadi dalam pandangan saya itu sudah clear, sudah tidak perlu lagi dipersoalkan apakah ada surat Presiden atau tidak karena secara resmi, secara kelembagaan Pak Dasco sudah menjawab hal-hal seperti itu,” tuturnya.

Nasir juga memastikan di Komisi III DPR tidak ada pembahasan mengenai surat presiden terkait pergantian Kapolri.

“Di Komisi III juga tidak ada pembahasan soal surat Presiden tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasir mengungkapkan, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga sudah menegaskan hal yang sama.

“Ya tentu saja karena Menteri Sekretaris Negara itu juga adalah juru bicara Presiden tentu apa yang disampaikan ya itu adalah bahagian dari sikap Presiden itu sendiri,” pungkasnya.

Tim Reformasi Kepolisian

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian.

Kesepakatan ini lahir usai pertemuan dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Pertemuan berlangsung hampir tiga jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB.

Sejumlah tokoh hadir, antara lain:

1. Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

2. Lukman Hakim, mantan Menteri Agama

3. Quraish Shihab, ulama dan cendekiawan muslim

4. Frans Magnis Suseno, rohaniwan dan filsuf

5. Omi Komaria Nurcholish Madjid

6. Komaruddin Hidayat, akademisi

7. Laode Syarif, aktivis antikorupsi

Eks Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, menyebut persetujuan Presiden atas gagasan reformasi kepolisian sesuai dengan aspirasi yang diajukan GNB.

“Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gomar usai pertemuan.

Gomar menambahkan, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan usulan tokoh masyarakat.

“Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut, ya,” jelasnya.

Selain reformasi, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen pasca demo, seperti disampaikan oleh eks Menag Lukman Hakim.

Langkah ini dianggap sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat sipil terkait transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.

Desakan Ganti Kapolri

Desakan untuk mengganti Kapolri telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa, terkait insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob, akhir Agustus lalu.

Oleh para 'penuntutnya', Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang menguat sebagai pengganti Kapolri, keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Baca juga: PERINTAH Presiden Prabowo Ke Panglima TNI dan Kapolri, Tindak Tegas Penjarah dan Perusak Fasum

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Dasco menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, Sabtu (13/9/20225).

(Tribunnews.com/KompasTV)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp