Malang Raya

Parah, Sopir Angkot di Kota Malang Pungut Tarif Sampai Rp 15.000

“Saya juga mendapatkan keluhan itu di Instagram bila ada penarikan tarif angkot antara Rp 10.000- 15.000,” ujar Anton.

Parah, Sopir Angkot di Kota Malang Pungut Tarif Sampai Rp 15.000
surya/dyan rekohadi
Mikrolet di Terminal Arjosari. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang tidak mau berleha-leha usai meraih penghargaan Wahan Tata Nugaraha (WTN). Wali Kota Malang, M Anton mengakui masih ada beberapa pekerjaan rumah terkait masalah perhubungan di Kota Malang.

Dalam pidatonya saat memimpin apel di Balai Kota Malang, Senin (6/2/2017), Anton menegaskan perolehan anugerah WTN tidak lantas membuat instansi terkait berpuas diri.

“Jangan lantas berpuas diri dengan penghargaan ini,” tegasnya.

Kepada wartawan, Anton mengakui masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi terkait perhubungan, yaitu angkutan kota, dan lalu lintas.

Beberapa waktu lalu, ada warga mengeluh dipatok tarif Rp 10.000 dari Terminal Arjosari sampai Bunulrejo. Keluhan ini disampaikan secara terbuka di akun facebook, Komunitas Peduli Malang.

Ternyata, Anton juga menerima keluhan tersebut.

“Saya juga mendapatkan keluhan itu di Instagram bila ada penarikan tarif angkot antara Rp 10.000- 15.000,” ujar Anton.

Anton mengakui tarif itu sangat membebani masyarakat. Di sisi lain, Anton juga mendapat keluhan dari sopir angkot. Sebab, adanya pihak yang menerapkan tarif Rp 10.000- 15.000 sehingga mencoreng nama sopir.

“Para sopir ini minta agar ditertibkan, karena persoalan itu juga menyusahkan sopir,” imbuh suami Umi Farida ini.

Dia telah minta Dinas Perhubungan memanggil pihak Organda. Pihak Organda diminta tertib dalam menerapkan tarif angkot tersebut.

Selain persoalan tarif, Dishub juga diminta tegas kepada angkutan umum yang tidak mengantongi izin kir angkot ataupun izinnya telah kadaluarsa. Anton minta Dishub mendata jumlah angkot yang beroperasi sesuai prosedur, dan angkot yang bodong.

“Organda harus mendengar masukan dari masyarakat. Saya juga minta Disbub mendata jumlah angkot yang benar dan angkot yang bodong,” tegasnya.

Terkait persoalan itu, Dinas Perhubungan Kota Malang akan bertemu dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Kami ingin memastikan komitmen mereka terkait tarif, agar tidak mengubah seenaknya,” ujar Gamaliel Raymond Matondang, Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dishub Kota Malang.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Zainuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved