Begini Respons DPRD Terkait Johan Dwijo Saputro Ditunjuk Jadi Plt Kadis Cipta Karya Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Ditunjuknya Johan Dwijo Saputro sebagai Plt Kadis Cipta Karya Kabupaten Malang untuk menggantikan Budiar Anwar, yang jadi Sekda, Senin (6/10/2025), bikin kaget semua orang.

Bukan cuma karena tak terduga, namun hal ini bikin gedung DPRD Kabupaten Malang seperti merasakan lindu.

Sebab, selain dianggap belum layak, bau adanya dugaan pengondisian cukup kental. Bahkan, semua orang tahu jika terpilihnya Johan Dwijo Saputro itu bukan karena atas kemampuannya, namun kedekatannya.

Di mana pun Budiar Anwar, mantan Kadis Cipta Karya, berdinas, Johan Dwijo Saputro terlihat 'ngintil' terus.

Seperti saat 2018 dulu, ketika Budiar jadi Kabag Humas dan Protokol, Dwijo jadi Kasubagnya.

Baca juga: Budiar Jadi Sekda, Bupati Malang Sanusi Tunjuk Johan Dwijo Saputra sebagai Plt Kadis Cipta Karya

"Lah, iya kayak nggak ada orang lain saja. Kan, ada banyak pejabat senior yang jauh lebih pantas dan layak," tegas H Ir Kholik MAP, wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Selasa (7/10/2025), saat diminta SURYAMALANG.COM menanggapi penunjukkan Dwijo sebagai Plt Kadis Cipta Karya itu.

Gus Kholik mengaku tak ada kepentingan lain atas penunjukkan Dwijo, Sekdin Cipta Karya yang kini merangkap jadi Plt Kadis di Dinas yang menangani proyek fisik Rp 300 miliar per tahun itu.

Menurutnya, itu kini banyak diperbincangkan karena diragukan kemampuannya.

Sebab, selain menangani proyek fisik sebanyak itu, bukan cuma di Cipta Karya saja, namun proyek perbaikan sekolah juga kini ditanganinya.

Ditambah juga melayani perizinan perumahan. Informasinya, hingga kini menumpuk sekitar 477 berkas pemohon itu.

"Kok sepertinya bakal pontang-panting karena kesulitan untuk menangani anggaran sebesar itu," tutur ketua DPC PKB yang tiga periode jadi anggota dewan itu.

Sementara, Abdullah Satar, Sekretaris Komisi III mengatakan, agar kemampuan Dwijo tak diragukan ya harus mampu menuntaskan PR di dinasnya.

Seperti ada berkas pemohon perizinan perumahan sekitar 700 lebih setahun ini, yang diduga ngendon di dinas itu, segera dituntaskan.

"Tapi, misalnya malah menambah menumpuknya berkas pemohon itu, ya akan lain penilaian kami," tegas ketua Fraksi PKB ini.

Begitu juga M Zuhdy Ahmadi atau Didik, Gubernur LIRA Jatim, juga menyayangkan atas penunjukkan Plt Dwijo itu.