Tulungagung

Rencana Aksi GTT Tulungagung Digembosi Kasek, Kemungkinan Demo Besar Batal Digelar

Beredar pesan berantai lewat aplikasi Whatsapp, yang mengatasnamakan Ketua Umum PGRI. Pesan itu menghimbau agar GTT tidak melakukan aksi mogok lagi

Penulis: David Yohanes | Editor: Achmad Amru Muiz
surya malang/David Yohanes
Salah satu peserta aksi guru honorer di depan Kantor UPT Disdikpora Kecamatan Kauman Tulungagung, Kamis (20/9/2018) 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tulungagung merespon unjuk rasa para guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Tulungagung. Pasalnya, aksi kali ini rencananya dilakukan secara bergelombang, dan akan ada aksi massa besar-besaran.

Pengurus PGRI Tulungagung mendukung upaya pengurus PGRI pusat untuk memperjuangkan para guru honorer ini. Salah satunya karena banyak usia para GTT yang tidak memungkinkan mengikuti tes CPNS.

“Dari data 438.590 GTT di Indonesia, hanya 13.347 yang bisa mendaftar CPNS. Sisanya terbentur batasan usia 35 tahun,” terang Ketua PGRI Tulungagung, Sugiarno, Senin (24/9/2018).

Sugiarno berharap, para GTT untuk tidak menghentikan aksi mogok mengajar. Diharapkan mereka kembali mengajar dan tidak meninggalkan ruang kelas saat jam mengajar. Sementara pihaknya akan memperjuangkan nasib para GTT.

Salah satunya dengan menuntut pemerintah untuk menunda pendaftaran CPNS 2018. Tuntutan ini sudah disampaikan melalui PGRI pusat. Diharapkan rekrutmen CPNS bisa dilaksanakan jika sudah ada solusi untuk GTT.

“Kita tetap memperjuangkan para GTT di Tulungagung melalui PGRI pusat. Kita mau semua GTT mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat jadi CPNS,” tegas Sugiarno.

Sebelumnya, para GTT di Tulungagung berencana melakukan aksi besar-besaran pada Selasa (25/9) besok. Aksi mogok mengajar ini sebagai bentuk protes rekrutmen CPNS yang tidak memihak GTT. Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun, ternyata tidak bisa menjadi CPNS karena faktor usia.

Namun, belakangan beredar pesan berantai lewat aplikasi Whatsapp, yang mengatasnamakan Ketua Umum PGRI. Pesan itu menghimbau agar para GTT tidak melakukan aksi mogok lagi. Sebab, jika pemerintah daerah menilai aksi mogok itu sebagai pelanggaran, maka bisa saja GTT yang ikut aksi dijatuhi sanksi.

“Untuk itu, kalau ada aksi-aksi meninggalkan kelas dan kalau itu dianggap pelanggaran oleh pemerintah daerah setempat dan mengakibatkan kerugian teman-teman, mohon jangan salahkan kami (PGRI) itu tanggung jawab Pribadi,” tulis pesan berantai itu.

Dampak dari pesan berantai itu seolah menggembosi soliditas para GTT. Banyak di antara mereka yang mengurungkan niat aksi hari Selasa besok. Apalagi banyak guru yang diperingatkan langsung kepala sekolah masing-masing.

“Khusus untuk guru SD sepertinya banyak yang tidak bisa ikut aksi. Mereka sudah diperingatkan oleh Kasek masing-masing,” ujar seorang GTT. 

Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved