Pencalonan Ma'ruf Amin Melanggar Anggaran Dasar NU, Ini Reaksi Para Tokoh di Jatim

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan memberikan komentar terkait usulan Halaqah Ulama yang menyerukan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). PKB menilai bahwa tindak lanjut seruan tersebut menjadi ranah internal pengurus PBNU .

"Kami bukan pengurus teras NU tetapi pengurus PKB. Mohon maaf tidak dapat berkomentar," kata M. Hasanuddin Wahid, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB di Surabaya, Rabu (14/11/2018).

Pun demikian pula dengan pengurus PKB di Jawa Timur. "Lebih baik ditanyakan langsung saja ke Pengurus NU," kata Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua DPW PKB Jatim di Surabaya, Rabu (14/11/2018).

"Kami tidak memiliki otoritas untuk memberikan pernyataan terkait itu. Lebih baik langsung kepada yang berwenang, yaitu pengurus NU," kata Hikmah menambahkan.

Baca: PWNU Jatim Khawatir Ada Tujuan Politis di Balik Desakan Muktamar Luar Biasa

Sebelumnya, sekitar 90 ulama dan dzuriyah (anak-cucu) pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menggelar halaqah (pertemuan) kedua, di kediaman KH Hasib Wahab Chasbullah, Ponpes Chasbullah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Rabu (14/11/2018).

Dalam pertemuan tersebut, para ulama sepakat menjadikan Komite Khittah Nahdlatul Oelama (NO), sebagai wadah berkumpulnya para ulama dan keturunan pendiri NU.

Selain itu, para peserta juga sepakat menyerukan agar PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) NU.

Komite Khittah dipimpin Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid (Gus Solah).

Adik kandung Gus Dur itu akan dibantu KH Hasib Wahab, Dr Nasikhin Hasan, Prof Ahmad Zahro, Gus Fahmi Hadzik, KH Hasyim Karim dan KH Agus Solahul Aam Wahib.

Pembentukan Komite Khittah NO ini, lanjut Cak Anam (panggilan akrab Choirul Anam, akan dimintakan restu dan doa ke para ulama sepuh NU.

Terutama ke KH Maimun Zubair Rembang Jawa Tengah, KH Thalhah Hasan dan KH Mustofa Bisri.

Komite ini, tegas Cak Anam, targetnya melaksanakan khittah NU. Karena selama ini, merasa tidak diberi contoh pelaksanaannya oleh para petinggi di Pengurus Besar (PB) NU.

"Contohnya dalam anggaran dasar NU, Rais Aam PBNU tidak boleh mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan politik apapun. Tapi ini tidak berlaku bagi Kiai Ma'ruf Amin," kata Cak Anam usai halaqah.

Dijelaskan, dalam anggaran dasar NU, jabatan Rais Aam PBNU hanya boleh digantikan oleh wakilnya jika berhalangan tetap.

Namun, aturan organisasi itu tak berlaku pada kasus KH Ma'ruf Amin yang maju sebagai cawapres pasangan Jokowi.