Malang Raya

Pakar Hukum Sebut Tuntutan Jaksa KPK ke Mantan Anggota DPRD Kota Malang Terlalu Tinggi

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Dr Priyo Djatmiko menilai, tuntutan jaksa KPK kepada para mantan anggota DPRD Kota Malang...

Pakar Hukum Sebut Tuntutan Jaksa KPK ke Mantan Anggota DPRD Kota Malang Terlalu Tinggi
Pradhitya Fauzi
Mantan Calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban, dituntut tujuh tahun penjara. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Dr Priyo Djatmiko menilai, tuntutan jaksa KPK kepada para mantan anggota DPRD Kota Malang terlalu tinggi. Menurutnya, para mantan anggota DPRD Kota Malang dituntut dengan hukuman antara dua hingga tiga tahun saja.

“Saya kira tujuh tahun untuk Yaqud terlalu beratlah. Dia tidak menerima sampai ratusan juta. Idealnya, semua anggota dewan itu, dua sampai tiga tahun. Edy Rumpoko yang menerima Rp 600 juta, kena tiga tahun setengah. Paling nanti nanti hakim putusannya juga separoh dari tuntutan jaksa,” kata Priyo, Kamis (29/11/2018).

Di sisi lain, Priyo yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu melihat wajar jika jaksa KPK menuntut seberat-beratnya terhadap para terdakwa kasus korupsi. Di katakannya, biasanya jaksa KPK baru bisa menerima jika putusan hakim 2/3 dari tuntutannya.

“Biasanya KPK itu targetnya 2/3 dari tuntutan. Dalam kasus Edi Rumpoko, Jaksa KPK Melakukan banding ketika hakim memutuskan hukuman tiga tahun dari tuntutan tujuh tahun. Kemudian kena 3.5 tahun. Sekarang masih belum 2/3 dari tuntutan tujuh tahun itu, KPK mengajukan Kasasi lagi. Jadi KPK itu biasanya targetnya 2/3 dari tuntutan, baru bisa menerima. Kalau dibawan itu KPK tidak menerima,” jelasnya.

Jika dijelaskan dalam tinjauan hukum pidana, kata Priyo, tuntutan kasus korupsi itu tegantung kualitas perbuatannya. Tuntutan biasanya melihat berapa banyak koruptor menerima uang korupsi.

“Posisinya apa itu juga menentukan, misal ketua DPRD sama wakil dan anggota ya lain. Makin strategis posisinya makin menentukan. Seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hukumannya kan sumur hidup. Jadi itu faktor pribadi subjektif dari pelaku juga mempengaruhi,” terangnya.

Ia juga menilai wajar jika jaksa memberi tuntutan tinggi kepada terdakwa dengan alasan terdakwa memberatkan, berbelit-belit, tidak sopan dan menyulitkan.

“itu faktor subjektif. Jadi kalau pertimbangan objektif itu proses perkaranya, posisi kasusnya. sementara subjektif itu perilakunya. Wajar seperti itu, hukuman bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Mengomentari tuntutan dicabut hak politiknya, Priyo menegaskan kalau tuntutan itu sah-sah saja. Bahkan disebutnya tuntutan itu memang wajar.

“Dicabut hak politiknya, ya wajar. Wakil rakyat, mewakili aspirasi yang dibutuhkan moral yang jujur, integritasnya bagus, tidak korup. Tapi ternyata dia korup ya itu wajar dituntut begitu. Memang itu bagian dari pidana tambahan,” paparnya.

Katanya, jaksa itu filosofinya bagaimana dakwaan terbukti dan pelaku dipidana. Jadi tinggal pembuktian bahwa perbuatan materiilnya terpenuhi atau tidak.

Di sisi lain Priyo mengatkan kalau terdakwa juga boleh menyangkal. Bahkan diam saja selama persidangan juga boleh karena itu hak terdakwa.

“Malah terdakwa dilarang mengajukan pertanyaan yang akan memberatkan terdakwa. Jadi terdakwa menyangkal pun bisa, tapi risikonya bisa dianggap berbelit-belit itu. Tapi ini kan masih tuntutan, kan tergantung pertimbangan hakim,” ujarnya.

Proyo menegaskan kalau korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, memang sepatutnya para koruptor dihukum setinggi-tingginya. Korupsi dapat mengakibatkan banyak orang sengsara, itulah sebabnya dimasukkan dalam kategori kejahatan luar biasa.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar cerdas memilih para wakil rakyat. Ia mengajak agar pemilih melihat track record para calon wakil rakyat yang maju. Hal itu sangat penting untuk mengetahui integritas calon.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved