Cara Gubernur Jatim Redam Ratusan PNS di 27 UPT yang Dibekukan 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim Sokarwo bisa meredam ratusan pegawainya yang resah dan galau karena kantor tempat mereka dibekukan. Karena dasar regulasi di pusat, setiap Unit Pelaksana Tekniks (UPT) di setiap daerah ditiadakan. 

Padahal, di tempat kantor teknis itu banyak pegawai atau PNS yang bertugas. Kalau dibekukan, dimerger, dan ditarik ke provinsi kembali, nasib ratusan pegawai hingga pejabatnya akan merasakan dampaknya langsung. 

Begitu ada perintah dari pusat untuk meniadakan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), banyak keluhan dan curhat dari para pegawai ke Gubernur Pakde Karwo.

Bahkan menumpuk surat resmi dikirim ke meja gubernur asli Madiun ini. Mereka bingung mau dikemanakan karena UPT ditiadakan.

"Rumah dan keluarga ada di tempat asal UPT. Protes dan curhat ini wajar dan manusiawi. Kami pun menunggu momen dan tetap meminta mereka tugas di kantor baru tapi di daerah yang sama," kata Pakde Karwo usai melantik ratusan pegawai eks UPT seluruh Jatim di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (30/11/2018).

Sebanyak 270 pegawai dan 14 pejabat dilantik menjadi pegawai Pratama, Administratur, dan pengawas di setiap kantor di lingkungan Pemprov Jatim. Selain ditugaskan di kantor baru juga di kantor UPT yang dimerger yang masih diperbolehkan pusat. 

Sebagaimana amanah Permendagri  12 Tahun 2017 bahwa seluruh UPT itu harus ditiadakan. Batas akhir adalah 2018 ini. Karena terus diminta Kemendagri, Pakde Karwo pun harus taat. Namun dia harus memperhatikan para pegawainya.

"Akhirnya kami menunggu momentum saat banyak yang pensiun. Mereka kita tempatkan kepada kantor baru ini," kata Pakde Karwo. 

Karena saking banyaknya yang dilantik, ada 270 pegawai dan 14 pejabat, hampir gedung pertemuan  Grahadi penuh sesak. Mereka diambil sumpah dan dilantik. Langkah tepat ini diambil di saat peralihan dari UPT menjadi kantor baru atau dilebur.

Pakde meminta semua bekerja sesuai tupoksinya. Diakui bahwa Jatim dikenal berhasil dalam pembangunan dan pelayanan publik. Namun di Jatim pula banyak pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Diakui bahwa masalah integritas itu masalah serius. Sulit menakar integritas mereka. Pakde pun memberi penekanan khusus pada integritas ini. Dengan diambil sumpah dan meneken pakta integritas menjadi pendorong untuk berintegritas.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno menyebutkan bahwa saat ini ada retusan PNS yang pensiun. "Pakde Karwo pun meminta digantikan dari pegawai UPT yang dibekukan itu. Kebetulan lebih banyak yang pensiun ketimbang yang dilantik hari ini. Jadi pembekuan UPT tanpa gejolak," kata Anom. (