Kabar Tulungagung

Ada Pelaku Lain, Pengacara Syahri Minta KPK Usut Rp 41 Miliar Sisa Uang Fee PUPR Tulungagung

Selain surat itu, Yunizar juga meminta KPK untuk mengusut aliran dana fee Dinas PUPR Tulungagung, yang dalam hitungannya tersisa Rp 41 miliar.

Ada Pelaku Lain, Pengacara Syahri Minta KPK Usut Rp 41 Miliar Sisa Uang Fee PUPR Tulungagung
Tribunnews.com
Bupati Tulungagung non aktif, Syahri Mulyo (kiri) saat akan dilantik di Jakarta. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo menyatakan menerima putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Konsekuensinya, Syahri akan menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, membayar denda Rp 700 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 28 miliar.

Menurut penasehat hukum Syahri Mulyo, Hakim Yunizar, pihaknya sudah mengirim surat ke KPK, bahwa kliennya menerima putusan hakim.

Selain surat itu, Yunizar juga meminta KPK untuk mengusut aliran dana fee Dinas PUPR Tulungagung, yang dalam hitungannya tersisa Rp 41 miliar.

"Fakta persidangan juga menunjukkan, ada pihak lain yang menerima aliran dana itu. Kami minta KPK mengusut itu," tegas Yunizar, saat dihubungi lewat telepon, Kamis (27/2/2019).

Lanjutnya, total aliran fee di Dinas PUPR Tulungagung yang terungkap di pengadilan sebesar Rp 140 miliar. Dari jumlah itu, Syahri menerima Rp 28 miliar, sedangkan Sutrisna menerima Rp 71 miliar. Maka jika ditotal masih ada selisih Rp 41 miliar.

"Uang Rp 41 miliar itu yang kami minta untuk diusut tuntas, siapa saja yang menerima," ujar Yunizar.

Masih menurut Yunizar, dalam fakta persidangan juga terungkap siapa saja yang menerima aliran dana fee itu. Mereka berasal dari eksekutif dan legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung.

"Kami sudah mengirim surat ke KPK untuk mengusut dana itu," sambung Yunizar.

Dalam persidangan terungkap, Syahri Mulyo bersikap pasif dalam perkara suap di Dinas PUPR Tulungagung. Ia hanya menerima aliran dana itu, tanpa ikut menentukan besaran fee dari kontraktor.

Sebelumnya Syahri divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 700 juta, serta mengembalikan kerugian negara Rp 28 miliar. Sedangkan Sutrisno divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 71 miliar. Agung Prayitno, yang disebut sebagai perantara suap divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 350 juta. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved