Tidak ada Alasan Menahan Kenaikan Tarif Cukai Rokok, UU Mengatur Bisa sampai 57 Persen

Riset menunjukkan sekitar 12 hingga 32 persen perokok berniat berhenti merokok jika harga rokok naik 50 persen atau 100 persen.

Tidak ada Alasan Menahan Kenaikan Tarif Cukai Rokok, UU Mengatur Bisa sampai 57 Persen
suryamalang.com
E-liquid atau cairan rokok elektrik sudah ditarik cukai 57 persen sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tapi cukai rokok kuno hanya ditarik 40 persen. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak ragu untuk menaikkan tarif cukai rokok. Pasalnya kenaikan tarif cukai yang berimbas pada naiknya harga rokok akan mengurangi jumlah perokok. Pemerintah juga diminta tidak khawatir kenaikan akan meningkatkan jumlah konsumsi rokok ilegal. Sebab, konsumen rokok ilegal di Indonesia tidak banyak.

Riset “Perdagangan Rokok Ilegal di Indonesia” oleh lembaga riset Perkumpulan Prakarsa yang dipublikasikan, di Jakarta, Rabu (27/3/2019), menunjukkan hal itu.

Riset menunjukkan sekitar 12 hingga 32 persen perokok berniat berhenti merokok jika harga rokok naik 50 persen atau 100 persen.

“Kenaikan tarif cukai yang berdampak pada kenaikan harga rokok akan efektif dalam mengurangi penggunaan tembakau di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan fakta ini,” ujar salah satu periset, Widya Kartika.

Saat ini, tarif cukai rokok di Indonesia baru sekitar 40 persen dari harga jual rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tarif cukai bisa dimaksimalkan hingga 57 persen dari harga jual rokok.

Namun, untuk 2019, Kementerian Keuangan tidak menaikkan tarif cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Salah satu faktor yang jadi pertimbangan adalah pemberantasan rokok ilegal.

Untuk diketahui, tingginya prevalensi merokok di Indonesia menjadi beban bagi negara. Konsumsi rokok merupakan salah satu pemicu penyakit katastropik. Penyakit katastropik menjadi porsi terbesar dalam pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 2018 atau mencapai Rp 4,6 triliun.

Sementara itu, data Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2010 menyebutkan total biaya pengobatan untuk penyakit yang berkaitan dengan merokok, antara lain penyakit paru obstruktif kronis, jantung koroner, gangguan perinatal, dan gangguan tertentu mencapai Rp 1,85 triliun.

Selain itu, hasil riset menunjukkan rendahnya konsumsi rokok ilegal. Dari 1.201 bungkus rokok yang dikumpulkan dari 1.440 perokok di enam kabupaten dengan prevalensi perokok tinggi, hanya ditemukan 20 rokok ilegal atau 1,67 persen.

Kategori rokok ilegal, yaitu tidak memiliki pita cukai dan peringatan kesehatan serta ketidaksesuaian pita cukai dan ketidaksesuaian peringatan kesehatan.

Halaman
123
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved