Gubernur Soekarwo Dituding Diamkan Saja Tambang Pasir Ilegal

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Aliansi Sedulur Tunggal Roso Malang meminta pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan terhadap dua petani asal Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang menolak aktivitas tambang pasir di Pantai Watu Pecak.

"Kami minta Gubernur (Jatim) dan Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan. Tutup aktivitas tambang pasir di pesisir pantai di Lumajang. Polisi juga harus mengusut aktor intelektual dalam peristiwa itu," kata Abdurrahman Sofyan, koordinator Aliansi Sedulur Tunggal Roso saat menggelar aksi di depan Balai Kota Malang, Senin (28/9/2015).

Ia menyatakan, aliansi tidak ingin kasus kekerasan di Lumajang berimbas ke wilayah lain di Jatim. Menurutnya, banyak aktivitas tambang pasir di wilayah pesisir di Jatim.

"Kalau pemerintah dan polisi tidak segera bertindak, kasus ini bisa berimbas di wilayah lain. Bisa saja di Malang, karena di pesisir selatan Malang juga ada aktivitas tambang pasir," ujar Abdurrahman.

Ia menilai pemerintah dan kepolisian terlalu lamban dalam mengantisipasi adanya potensi konflik pertambangan.

Seharusnya, struktur birokrasi yang sampai tingkat desa dapat segera merekam, mendeteksi, serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap masyarakat.

Ketidakberesan pemerintah daerah dalam mengatur pertambangan ini dinilai merupakan sumber utama konflik.

Kemudahan akses izin menambang bagi para pengusaha dan pemodal telah mengorbankan hak-hak masyarakat, serta memicu perlawanan.

"Kami meminta Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mendukung perjuangan warga Desa Selok Awar-Awar. Kami juga mendesak Pemprov Jatim menertibkan aktivitas pertambangan yang ada di Jatim," ujarnya. (*)