Malang Raya
Begini Reaksi DPRD Batu Setelah Dinilai Kinerjanya Lambat
"Jadi kalau yang jadi ukuran hanya satu bidang Prolegda saja sebagai dasar mengukur kinerja DPRD itu tidak benar,"
Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: fatkhulalami
lihat foto
SURYAMALANG.COM, BATU - DPRD Kota Batu membantah kinerjanya lambat seperti tudingan MCW. Pasalnya, kinerja DPRD diatur dalam PP nomor 16 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi DPRD.
Dengan demikian, DPRD tidak begitu saja bekerja tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo mengatakan, bila tudingan MCW kinerja DPRD lemot itu didasarkan pada pencapaian jumlah Perda Kota Batu yang disetujui dan disahkan itu tidak dapat menjadi ukuran seluruh kinerja DPRD. Ini dikarenakan alat kelengkapan Dewan itu jumlahnya tidak hanya satu melainkan ada beberapa.
"Jadi kalau yang jadi ukuran hanya satu bidang Prolegda saja sebagai dasar mengukur kinerja DPRD itu tidak benar," kata Cahyo Edi Purnomo, Jumat (2/10/2015).
Disamping itu, menurut Cahyo, DPRD dalam bekerja tidak bisa lepas dari Pemerintah Daerah. Dimana bila DPRD mengusulkan banyak Raperda tapi ditolak oleh Pemda tentu usulan Raperda itupun tidak bisa dilanjutkan prosesnya.
Salah satunya usulan Raperda tentang program CSR (Corporate Social Responsibility) yang diusulkan sebagai Raperda inisiatif DPRD ternyata di tolak Pemda Kota Batu maka usulan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
"Jadi itulah persoalannya, bukan karena usulan Raperda kami sedikit yang diproses sudah dinilai sebagai kinerja Prolegda DPRD lemah," ujar Cahyo.
Demikian juga untuk fungsi kontroling dan budgeting, menurut Cahyo, DPRD melalui komisi-komisi sudah bekerja dengan maksimal. Bahkan, pimpinan DPRD sudah meminta Komisi-komisi turun kelapangan untuk melihat dan menyerap persoalan yang terjadi sehingga bisa menjadi bahan untuk pengawasan kinerja Pemda Kota Batu.
Seperti soal pendapatan pajak, DPRD intensif meminta selalu ditingkatkan. Bahkan, Komisi terkait bidang pajak tidak henti-hentinya meminta SKPD Pemda Kota Batu untuk semakin intensif meningkatkan atau menagih pajak yang menjadi kewenanganya.
"Kami selalu meminta Pemda untuk lebih memaksimalkan pendapatan pajak. Karena DPRD melihat besarnya potensi pajak yang belum digarap maksimal. Dan itu yang selalu kami ingatkan, bukannya kami diamkan saja kondisi seperti itu," tandas Cahyo.
