Malang Raya

Kata Ridwan Hisyam, Jadikan Budaya Sebagai Andalan Pariwisata

Pada 2019, pariwisata harus menjadi devisa yang tidak pernah habis. Sebab gas bumi, perkebunan sebagai penghasil devisa bisa juga habis.

SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Ridwan Hisyam, Ketua Komisi X DPR RI membuka Festival Sugeng Purnama di halaman Pemkab Malang di Jl Agus Salim Kota Malang, Minggu (1/11/2015). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Potensi kebudayaan harus bisa pengerek wisata dan menghasilkan devisa. Sebab pariwisata yang mengandalkan sumber daya alam juga ada batasnya.

"Selama ini pariwisata yang baru dijual berbasis alam seperti pantai, gunung juga city tour. Sehingga tingkat kunjungan wisatawan juga rendah dibanding negara lain seperti Thailand dan Malaysia," ujar Ridwan Hisyam, Ketua Komisi X DPR RI kepada wartawan usai membuka Festival Sugeng Purnama di halaman Pemkab Malang di Jl Agus Salim Kota Malang, Minggu (1/11/2015).

Pada 2019, pariwisata harus menjadi devisa yang tidak pernah habis. Sebab gas bumi, perkebunan sebagai penghasil devisa bisa juga habis. Sehingga yang bisa terus berkelanjutan adalah kebudayaan.

"Dalam waktu 50 tahun, sumber daya alam (SDA) bisa habis," ungkap dia.

Untuk itu, budaya harus menghidupi masyarakat mulai desa sampai nasional dapat merasakan manfaatnya. Sehingga anggaran pemerintah di Kementrian Pariwisata besar. Pada 2016 dari APBN yang sudah didok, akan mendapat Rp 5 triliun.

Menurut Ridwan Hisyam, syarat "menjual" kebudayaan untuk pariwisata adalah dengan konsisten digelar. Sehingga menjadi agenda untuk dijadikan jujugan wisatawan.

Ia mencontohkan seperti festival reog yang rutin digelar dan menjadi agenda pariwisata.

"Di Indonesia ada ribuan bahasa, tari dan seni-seni lainnya. Ini kan tidak digali dan tidak dorong oleh pemerintah. Sehingga kebudayaan tumbuh alamiah sendiri," kata dia.

Sementara negara lain sudah "menjual" itu untuk pariwisata. Dijelaskan Ridwan, agar mendapat perhatian dari pemerintah, sedang dibahas saat ini di panja RUU Kebudayaan.

Dalam RUU ini, negara dan pemerintah harus hadir di tiap acara kebudayaan.

"Selama ini, perhatian pemerintah pada kebudayaan kebanyakan dalam bentuk bansos-bansos. Jika ada UU-nya, maka DPRD bisa memberikan anggarannya lebih besar karena ada cantolannya adalah UU-nya," urainya.

Begitu juga dengan aktifitas kebudayaan akan dilindungi UU nantinya. Karena itu ia mengharapkan kegiatan pertama seperti Festifal Sugeng Purnama bisa menjadi agenda rutin.

Acara ini bekerja sama dengan Kementrian Pariwisata dan pemerintah daerah setempat. Menurut Ridwan, rencananya, festival digelar tiap bulan pertengahan Muharram atau saat terjadi purnama.

"Harusnya digelar pada 29 November 2015 lalu saat terjadi bulan purnama. Namun ini geser dua hari. Tahun 2016 harus dibuatkan jadwalnya saat bulan purnama pada Muharram," kata politisi dari Partai Golkar ini.

Erry Setyatmiko, ketua koordinator Ridwan Hisyam Centre menyatakan festival diikuti 15 perwakilan daerah seperti dari Papua, Sumatera Barat, NTB, NTT, Maluku Utara, Bali.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved