Para Eks Gepeng Siap Gotong Royong Bangun Rumah dari Dana Bantuan Kemensos

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG – Sebanyak 40 kepala keluarga bekas gelandangan dan pengemis (Gepeng) ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Malang harus bergotong royong membangun rumah mereka yang didanai Kementerian Sosial.

Alasannya, dana sebesar Rp 30 juta per rumah tak cukup untuk biaya pembangunan rumah hingga siap ditinggali. Meski begitu, para gepeng terpilih tetap menyambut antusias.

Bagus (24), bekas gepeng asli Kecamatan Sukun mengaku siap membangun rumah itu dengan bantuan gepeng lain dan bantuan tenaga kelurahan.

Bagi bapak dua anak itu, memiliki rumah meski hanya bersifat pinjaman sudah menjadi kebahagiaan. Selama ini, ia dan keluarganya tinggal di emperan di sekitar Jalan Muharto.

Bahkan, ia tak ragu menyanggupi syarat yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Malang agar bisa menerima bantuan pinjaman pembangunan rumah itu.

Syarat yang dimaksud, yakni ia dan keluarga siap tak kembali ke jalanan. Bagus berencana membuat usaha mandiri dengan dana tambahan yang akan diberikan oleh Kementrian Sosial.

Dana batuan yang dimaksud Bagus adalah dana Rp 1 juta per kepala keluarga yang bersumber dari APBN 2016 untuk modal usaha awal.

Para gepeng juga bakal menerima uang Rp 900.000 untuk tiga bulan per kepala sebagai jaminan hidup.

Setelahnya, mereka juga dijanjikan bekal Rp 5 juta per kepala keluarga untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Hari Armidianto (55), bekas gepeng lain asal Kecamatan Blimbing pun bersukur atas bantuan itu.

Ia tak mempermasalahkan lokasi pembangunan kawasan rumah program “Desaku Menanti” itu yang berada di daerah cukup jauh dari kota.

Untuk mencapai kawasan yang luasnya belasan hektare itu, warga memang harus masuk lewat jalan makadam. Selain berada di area tengah sawah, lokasi itu juga tak terjangkau jaringan telepon selular.

“Tidak masalah tempatnya jauh dari rumah warga. Yang penting punya rumah dulu,” kata bapak sembilan anak itu.

Saat itu, ia belum tahu bahwa bantuan yang diberikan hanya berupa bahan bangunan. Sebab itu, ia sudah berencana bergotong-royong dengan bekas gepeng lain untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu.

Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas menyebut, pemilihan 40 kepala keluarga penerima bantuan bukan sembarangan. Mereka dipilih dari sekitar 80 gepeng lain yang ber-KTP asli Malang.

Beberapa tes yang harus mereka jalani antara lain mental dan kemauan untuk berubah. “Mereka tidak boleh ke jalanan lagi dan harus mau berwirausaha baru,” kata dia.

Dengan status pinjam pakai, para bekas gepeng tidak boleh meminjamkan apalagi menjual rumah yang sudah dibangun dengan biaya dari pemerintah pusat itu.

Bahkan, jika dalam tempo lima tahun mereka bisa mandiri, rumah itu akan dialihpinjamkan pada gepeng lain yang belum mendapat tempat.

Jika para mantan gepeng ketahuan kembali ke jalanan, Dinsos juga akan meminta kembali bantuan rumah itu. Selama proses pembangunan rumah itu, mereka saat ini masih diizinkan menempati tempat tinggal lama mereka.

Bekas gepeng yang terpilih sebagian besar adalah mereka yang selama ini tinggal atau ngemper di daerah kumuh, seperti di daerah Tanjung, Gadang, Mergosono, dan Comborang.

Karena dana pembangunan rumah terbatas, Yuyun menyebut, bentuk bangunan itu nanti terbuat dari bata minimalis dengan satu kamar alias tipe 21.

“Tidak ada bantuan tambahan dana untuk membangun rumah dari Pemkot. Bantuan dana dari Pemkot hanya berupa perbaikan akses jalan dari Dinas DPUPPB, saluran air dari PDAM, saluran listrik dari PLN, pembangunan musala dan pengecetan rumah dari CSR,” tambah dia.

Sementara Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa menargetkan, pembangunan rumah harus rampung dalam tiga bulan.

Ia mengimbau kepada para bekas gepeng agar mengurus kepemilikian Kartu Indonesia Pintar. Pendidikan anak mantan gepeng, kata dia, harus diutamakan supaya mereka tidak ikut turun ke jalan suatu saat nanti.

“Bantuan untuk Kartu Indonesia Pintar adalah Rp 450.000 untuk tingkat SD, Rp 750.000 untuk tingkat SMP, dan Rp 1 juta untuk tingkat SMA. Bantuan itu cair per tahun pada bulan Juni. Yang sudah putus sekolah juga bisa mengikuti ujian paket. Mumpung ini belum tahun ajaran baru, keluarga yang belum memiliki bisa mengurusnya secepat mungkin,” tambahnya.

Khofifah juga menjanjikan bantuan lain dari Kemensos berupa Program Keluarga Harapan.

Program itu akan diberikan pada warga miskin sebanyak 1,2 juta orang se-Indonesia berupa bantuan dana Rp 1,2 juta yang akan cair bertahap sebanyak empat kali.

Ia menjelaskan, program itu khusus untuk keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil. Karena baru terealisasi, ia mendorong bekas gepeng lain agar segera mengurus.