SPJ Belum Siap, Ketua KPUD Blitar Batal Diperiksa Kejaksaan

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Kejaksaan Negeri Blitar memanggil tiga pejabat KPUD setempat terkait pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Blitar senilai Rp 146 miliar., 

Mereka adalah Imran Nafifah, Ketua KPUD, Margiyanah, dan sekretaris KPUD, serta Zenal Mukmin, bendahara KPUD, yang keduanya berasal dari PNS Pemkab Blitar.

Namun, ketiganya batal diperiksa karena tak membawa dokumen lengkap. Di antaranya, surat pertanggungjawaban (SPJ) pengunaan dana kegiatan pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 27015 lalu .

"Sebenarnya, mereka itu akan kami periksa pada Senin (4/4) kemarin, Namun, akhirnya kami tunda karena mereka tak bawa dokumen SPJ. Mereka minta waktu sehari untuk melengkapinya," kata Hargo Bawono SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Selasa (5/4).

Mengetahui mereka tak siap, mantan Kasi Intel Kejaksaan Mojokerto ini heran karena pilkada sudah selesai hampir empat bulan lalu, namun SPS-nya belum siap.

Malah, mereka minta waktu untuk menyelesaikan berkas SPJ hanya sehari. "Tapi, apa yang mungkin besuk selesai. Ya, kita tunggu saja besuk," paparnya.

Pada pilkada kemarin, KPUD mendapatkan bantuan dana Bansos sebesar Rp 35 miliar. Itu sebenarnya buat empat pasangan calon.

Namun, kemarin itu, partai lainnya tak memunculkan calonnya, sehingga hanya ada satu pasangan calon, yang diusung PDIP. Yakni, M Rijanto dan Marhaenis Urip Widodo.

Akhirnya, pasangan itu memenangkan pilkada. Meski hanya satu pasangan calon, namun anggaran yang diserap oleh KPUD sebanyak Rp 23,5 miliar. Itu mengundang kecurigaan banyak pihak, apalagi sampai kini SPJ saja belum selesai.

"Aneh dan lucu, mosok kegiatan sudah hampir empat bulan kok SPJ belum siap. Sebagai politisi, kami layak curiga dan pertanyakannya," kata Wasis Kunto Atmodjo, anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra.