Malang Raya
Rapat Dengar Pendapat, Ridwan Hisyam Dapat Keluhan Kewajiban UNBK
"Kami di dewan menginginkan anggaran 20 persen untuk pendidikan di APBN, APBD provinsi, APBD kota/kab. Harus direalisasi,"
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: fatkhulalami
SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Ridwan Hisyam, anggota Komisi X DPR RI datang di seminar tata kelola manajemen BOS yang dihadiri MKKS SMK negeri dan swasta, Jumat (15/4/2016).
Ia memanfaatkan kegiatan itu untuk dengar pendapat mengenai kebijakan pendidikan.
"Pak Ridwan ingin mendengarkan masukan dan keluhan kasek terkait kebijakan pendidikan," kata Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Kota malang ketika membuka kegiatan itu, Jumat (15/4/2016).
Sejumlah pertanyaan diajukan. Ada yang bertanya soal UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), pembuatan mushola, lapangan bola dll.
"Saya bertanya tentang tahun depan di mana wajib UNBK. Saat ini di SMK Shalahudin 2 Kota Malang masih menggunakan unas berbasis kertas," kata Romelan.
Menurut dia, sekolah-sekolah kecil perlu bantuan untuk mengikuti UNBK sebagaimana sekolah lainnya.
Sedang Bambang Suyarso, Kepala SMK PGRI Malang mengharapkan agar UNBK tidak berlangsung sampai sore.
Hal itu karena masalah kekurangan peralatan komputer. Sehingga UNBK berlangsung sampai tiga sesi.
Menurut Ridwan, UNBK sudah berlangsung sejak tahun lalu.
"Tahun ini ada peningkatan jumlah peserta sekolahnya meski belum semua bisa," kata dia.
Dari pemantauannya memang tidak semua sekolah bisa merealisasikan.
"Kami di dewan menginginkan anggaran 20 persen untuk pendidikan di APBN, APBD provinsi, APBD kota/kab. Harus direalisasi," kata Ridwan.
Namun, lanjutnya, rencananya APBN perubahan yang akan selesai pada Mei 2016 akan mengalami penurunan.
"Biasanya tiap APBN perubahan naik. Tapi tahun ini turun," jelas dia kepada para guru.
Memang belum diputuskan, lanjut politisi Partai Golkar ini. Namun pemerintah sudah bilang harus turun. Sehingga kemungkinan ada pemotongan anggaran di kementrian.