Malang Raya
PT Citra Gading Asritama Ajukan Banding ke MA, Terkait Pembangunan Gorong-Gorong
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 0518/Pdt/2015/PT.Sby yang terbit 15 Desember tahun lalu
Penulis: Aflahul Abidin | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - PT Citra Gading Asritama (CGA) resmi mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MA) terkait lanjutan kasus pidana pembangunan gorong-gorong bersistem jacking di Jalan Bondowoso-Kali Metro. Memori Kasasi itu sudah diterima Pemerintah Kota Malang. Pemkot juga sudah mengirim Kontra Memori Kasasi sekitar dua pekan setelah Memori Kasasi itu diterima.
Kepala Bagian Hukum Kota Malang Tabrani, Jumat (22/4), menjelaskan, berkas Memori Kasasi diterima oleh salah satu tim hukum Pemkot. Dalam isi memori tersebut, dijelaskan bahwa pihak PT CGA yang diwakili oleh pengacara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 0518/Pdt/2015/PT.Sby yang terbit 15 Desember tahun lalu.
“Memori Kasasi sudah kami terima dan kami sudah mengirimkan Kontra Kasasi. Tindaklanjut dari kami hanya menunggu putusan resmi dari MA,” kata Tabrani, Jumat.
Ia enggan menyebut detail isi materi kasasi yang disampaikan PT CGA. Ia juga tak mau menjabarkan isi dari Kontra Kasasi yang disusunnya. Yang pasti Pemkot Malang, kata dia, akan mengikuti prosedur hukum sesuai semestinya. Dari pengalaman Pemkot menjalani proses hukum di tingkat MA, pihaknya hanya menunggu hasil putusan dari badan itu.
“Kami tunggu saja hasilnya. Soal isi materi saya tidak bisa jabarkan satu per satu karena banyak sekali. Jika saya sampaikan sepotong saja, saya khawatir akan berbeda dengan isi yang semestinya karena semua materi saling berkaitan,” kata dia.
Meski begitu, Pemkot sudah mengambil ancang-ancang langkah lanjutan terhadap hasil putusan dari MA. Andai dalam gugatan itu Pemkot divonis kalah, Pemkot pasti akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Sebaliknya, jika yang divonis kalah adalah PT CGA, Pemkot sudah siap juga mengadapi langkah lanjut perusahaan itu jika ada.
Tabrani tidak bisa memprediksi lama waktu pembahasan dari MA untuk kasus ini. Namun, dari pengalamannya, waktu semacam bisa menghabiskan lebih dari setengah tahun. Itu artinya, proses hukum antara Pemkot dan PT CGA akan berjalan panjang. Belum lagi jika kedua pihak tetap mengajukan PK karena belum bisa menerima hasil putusan.
“Saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja hasil pastinya nanti,” katanya.
Tabrani juga enggan berkomentar terkait dampak pelanjutan kasus hukum proyek gorong-gorong itu dengan rencana pembangunan drainase Jl Bondowoso-Kali Metro yang rencananya akan dimulai pada tahun ini.
Padahal, berkas draf lelang fisik pembangunan proyek itu sudah disiapkan. Lelang kajian dan detail engineering design (ded) disebut sudah rampung. Pemkot sudah menyiapkan plafon anggaran Rp 16 miliar lewat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPS) 2016.
Sementara itu, kuasa hukum PT CGA Johnny Hehakaya belum berpendapat terkait hal ini. Saat dihubungi Surya, ia beralasan tengah sibuk. Pesan yang dikirim melalui ponsel pun tak ditanggapi.