Kamis, 7 Mei 2026

Malang Raya

Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru Tunggu Keputusan Kemendikbud

Pola sertifikasi guru ada dua model. Tahun ini ditambah dengan SGPPG. Sebelumnya hanya PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru) selama 10 hari.

Tayang:
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: fatkhulalami
surya/sylvianita widyawati
Sejumlah guru mengikuti verifikasi berkas untuk sertifikasi guru dengan pola SGPPG (Seleksi Program Pendidikan Profesi Guru) di Dindik Kota Malang 

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru (SGPPG) masih menunggu keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

SGPPG dilaksanakan selama enam bulan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi mitra Kemendikbud.

Rencananya, pelaksanaannya dijadwalkan tahun 2016 ini.

"Namun dilaksanakan atau tidak tergantung Kemendikbud," jelas Jianto, Kasi Fungsional Kependidikan (Fungdik) Dindik Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (5/5/2016).

Pola sertifikasi guru ada dua model. Tahun ini ditambah dengan SGPPG. Sebelumnya hanya PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru) selama 10 hari. Untuk SGPPG, Dindik Kota Malang sudah menyerahkan berkas guru SGPPG ke provinsi.

SGPPG dilaksanakan selama enam bulan. Tahun lalu ada 325 guru yang ikut PLPG.

"Jika ada kepastian programnya, biasanya akan ada pemberitahuan," kata Jianto.

Belum jelasnya kepastian pelaksanaan SGPPG diperkirakan masalah anggaran. Sebab jika dibebankan ke peserta juga berat. Jika ditanggung negara juga berat karena pelaksanaannya se Indonesia.

Informasinya, jika peserta harus membayar sendiri, perkiraan biayanya minimal Rp 12 juta. Belum lagi untuk biaya hidup. LPTK pelaksanaan SGPPG selain PTN eks IKIP juga beberapa PTS.

SGPPG baru dilaksanakan pada 2016 untuk meningkatkan kualitas guru. Ada 720 guru di Kota Malang yang bakal mengikuti SGPPG.

Wakil Rektor I Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Haryono menyatakan pada pekan depan akan ada rapat pembahasan SGPPG.

"Kepastian pelaksanaannya menunggu rapat nanti bagaimana," kata Haryono.

UM termasuk LPTK yang ditunjuk untuk SGPPG. Hal ini menyangkut biaya besar. Sehingga perlu pembahasan lagi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved