Inilah Sindiran 'Rayuan Pulau Palsu' untuk Reklamasi

SURYAMALANG.COM, BLIMBING - "Melihat film ini, saya menjadi baper (terbawa perasaan), karena ingat beberapa peristiwa seperti itu di masa lalu," cetus Abdi Purmono, jurnalis yang menjadi moderator workshop dan pemutaran film dokumenter di Bazar Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Malang, Minggu (29/5/2016).

Film yang ia maksud adalah 'Rayuan Pulau Palsu' yang diproduksi Watchdog.

Film dokumenter garapan Dandhy Dwi Laksono dan tim itu diputar sebelum wokshop. Film berdurasi satu jam itu mengangkat isu reklamasi di Teluk Jakarta. Isu reklamasi ini mencuat beberapa waktu terakhir, terutama karena menyeret bos properti dan anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka.

"Rayuan Pulau Palsu' menyentuh isu ancaman kerusakan ekologi di laut akibat reklamasi. Tidak hanya ancaman kerusakan ekologi, tetapi juga ancaman pemiskinan rakyat kecil.

Film itu juga menunjukkan adanya pembohongan kepada masyarakat untuk menerima reklamasi. Hal itu terlihat dari pengakuan warga yang dibayar untuk diajak berdemo. Film itu juga mengangkat pengakuan seorang pengerah demo. Pengerah demo itu diminta pihak tertentu mencari masyarakat untuk berdemo menerima reklamasi di Teluk Jakarta.

Pendemo bayaran ini berhadapan dengan nelayan yang juga berdemo menolak reklamasi di teluk yang menjadi gudangnya ikan bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya itu.

Hal yang membuat Abdi geram usai menonton film itu, akunya, adalah pihak-pihak tertentu yang membayar masyarakat untuk melawan masyarakat.

"Selalu ada saja yang begitu," ujarnya.

CEO Watchdog Dandhy Dwi Laksono yang menjadi narasumber acara itu mengatakan jika isu reklamasi di Jakarta tidak banyak dilirik media massa.

"Kami membuat film ini sejak Januari 2016, karena isu ini sepi. Tidak ada yang mengangkat di tengah isu gubernur yang populer," ujar Dandhy.

Isu tentang reklamasi Teluk Jakarta mencuat dan kemudian dilirik setelah seorang anggota dewan di DKI Jakarta, Sanusi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelum membuat 'Rayuan Pulau Palsu', Watchdog pernah membuat film dokumenter juga terkait isu reklamasi yakni 'Kala Benoa'. Film itu menyoroti reklamasi di Teluk Benoa Bali.

Kepada peserta workshop, Dandhy menegaskan film dokumenter itu sebagai kritik atas kebijakan pemerintah ketika media massa tidak banyak melakukan kritik. Karenanya, film 'Rayuan Pulau Palsu' yang menyentil pengembang kakap di Indonesia tidak dilirik oleh televisi Indonesia.

Meski begitu, Watchdog memilih memakai kanal Youtube untuk distribusi dan promosi film dokumenternya.

"Film-film yang mengangkat isu seperti ini tidak banyak dilirik oleh klien. Meski begitu, jika kalian ingin mengangkat isu seperti ini, jangan minder, percaya diri saja," tegasnya.

Selain diunggah di Youtube, film tersebut juga diputar oleh kalangan komunitas bahkan juga diputar di masjid.