Ini Alasan Pilkada Kota Batu Jadi Paramater Nasional

SURYAMALANG.COM, BATU - Dewan Penyelenggara Kehormatan Pemilu (DKPP) menjadikan Pelaksanaan Pilkada serentak Kota Batu sebagai barometer Pemilu Nasional.

Ini karena Pilkada Kota Batu menjadi satu-satunya yang diselenggarakan di Jawa Timur, tidak ada incumbent, dan digelar di kota kecil.

"Untuk itulah, peluang besar penyelenggaraan Pilkada serentak sebaik-baiknya di Kota Batu tahun 2017 nanti cukup besar, dan Pilkada serentak 2018 serta 2019 termasuk Pemilu DPR dan Presiden bisa mencontoh Pilkada Kota Batu nantinya," kata Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP dalam sosialisasi tahapan Pilkada Kota Batu di Hotel Horison Kota Batu, Jumat (3/6).

Oleh karena itu, dikatakan Jimly, semua pihak harus berkomitmen dalam penyelenggaraan Pilkada berintegritas, mulai dari peserta Pilkada atau Parpol, Paslon, KPU dan Bawaslu, Tokoh Masyarakat, serta Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan adanya komitmen tersebut maka diyakini Pilkada berintegritas di Kota Batu akan bisa diwujudkan.

"Makanya kami khusus datang ke Kota Batu untuk memberi motivasi penyelenggaraan Pilkada berintegritas tersebut, biar menjadi contoh daerah lain bagaimana Pilkada berintegritas itu," ucap Jimly.

Jimly menambahkan Pilkada berintegritas tersebut dalam pelaksanaanya semuanya harus berjalan sesuai aturan dan dilaksanakan secara profesional.

Di mana para peserta dan paslon tidak saling jegal untuk bisa menang dalam Pilkada serentak. Antar paslon tidak saling mengurusi paslon lain terutama bila ada persoalan karena itu menjadi urusan KPU dan Bawaslu. Bila antar Paslon peserta Pilkada saling mengurusi maka dampaknya pasti akan berlanjut pada tim sukses untuk saling panas memanasi.

Hal itupun dipastikan akan berlanjut terus sampai usai pelaksanaan Pilkada yang pada ujungnya saling lapor ke DKPP atas tudingan berbagai tindakan yang dinilai melanggar aturan.

"Ya akhirnya DKPP turun tangan juga, meski itu memang sudah menjadi tugas kami. Tapi setidaknya kondisi itu bisa diantisipasi dengan penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas," tandas Jimly.

Adanya pelaporan yang masuk ke DKPP, menurut Jimly, beraneka macam persoalan dari Pilkada. Dan DKPP harus melakukan seleksi mana kasus yang memang melanggar aturan dan etika dari penyelenggara Pilkada.
Hingga akhirnya bila pelaporan itu terbukti maka DKPP pasti akan mengambil keputusan pemberhentian komisioner KPU atau sekedar memberikan peringatan.

"DKPP dalam memproses laporan yang masuk menjunjung tinggi profesionalisme. Bila penyelenggara tidak bersalah ya direhabilitasi namanya, tapi kalau terbukti bersalah ya disanksi," ucap Jimly.

Sementara Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, KPU Kota Batu berusaha keras untuk dapat menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2017 yang berintegritas.

Untuk itu, sejumlah langkah sosialisasi kepada semua pihak terkait Pilkada serentak serta berbagai ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada mulai dilakukan dengan intensif.

"Kami optimis dapat menyelenggarakan Pilkada serentak berintegritas," kata Rochani.