Pengakuan Mengejutkan Wakil Wali Kota Malang Selama Masa PPDB, Ditelepon Calon Wali Murid Untuk. . .

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengaku sudah tiga kali mendapat kiriman pesan pendek yang berisi tentang permintaan tolong untuk memasukkan anak sang pengirim pesan ke sekolah favorit.

Hal itu disampaikan karena nilai sang anak untuk mendaftar terlalu rendah. Menurut Sutiaji, hal itu juga indikasi bahwa masih ada saja cela 'titipan' dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD).

“Pak, saya mau meminta waktu. Saya ingin berkunjung ke rumah bapak. Tapi tidak tahu alamatnya. Boleh saya diberitahu, Pak,” kata Sutiaji, membacakan salah satu pesan melalui telepon selulernya, Kamis (23/6/2016).

Tak dibalas, sang pengirim kembali mengirim pesan tambahan, “Mau minta tolong masukin anak saya ke (Sutiaji menyebut salah satu nama SMA, namun ia meminta untuk tak disebut dalam berita). Maaf sebelumnya merepotkan,” lanjut Sutiaji.

Tak hanya melalui pesan pendek, permintaan juga disampaikan lewat sambungan telepon.

Dalam percakapan itu, Sutiaji melanjutkan, sang penelepon juga menyampaikan bahwa pada beberapa tahun lalu kenalannya bisa meloloskan hal serupa.

Menurut Sutiaji, dengan sistem yang ada saat ini, kecurangan dalam penerimaan siswa baru masih memungkinkan dan rawan.

Hal ini terutama pada penerimaan jalur prestasi. “Kadang-kadang mainnya di situ. Ada tim verifikasi dan validasi yang bisa bermain,” tambah dia.

Tim verifikasi itu bisa berasal dari berbagai unsur. Tak terkecuali di unsur internal Pemkot Malang.

Itu sebabnya, ia mengaku dalam waktu dekat akan memanggil pejabat dan staf di Dinas Pendidikan Kota Malang agar cela semacam tak terjadi.

Jika celah semacam ini masih dibiarkan, bukan hanya integritas pendidikan di Kota Malang saja yang akan mendapat nama buruk, tapi juga sistem pemerintahannya.

Salah satu cara yang diprakirakan bakal efektif menghalau hal semacam itu, menurut dia, adalah membuka data pendaftaran secara terbuka tak hanya untuk pendaftaran jalur umum, tapi juga berprestasi.

Degan begitu, masyarakat bisa mengakses secara utuh dan melihat kompetensi para pendaftar. "Jadi semua materi itu terpampang semua. Hasilnya bisa dilihat semua orang," tambahnya.

Menurut Sutiaji, warga masih banyak yang meragukan ‘kebersihan’ PPBD.

“Saat menelepon saya, mereka sudah saya kasih tahu kalau menitipkan itu tidak bisa. Tapi mereka tetep mengeyel bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, orang lain masih bisa. Ini menunjukkan bahwa masih ada letak celah sebenarnya,” pungkasnya.