Muhadjir Effendy : Jika Tak Terserap, Dana Kartu Indonesia Pintar Akan Dialihkan

SURYAMALABG.COM, PAKIS -  Jika dana KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak diserap sampai akhir September 2016,  maka akan dihentikan. Selanjutnya akan diarahkan pada kegiatan lain namun tetap untuk pendidikan siswa kurang mampu di sekolah.

Hal itu disampaikan oleh Mendikbud Muhadrjir Effendy ketika berada di SDN Mangliawan 1, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

"Harapan saya tercapai sebelum akhir September ini. Inginnya dana KIP secara nasional bisa terserap sampai 60 persen. Karena itu harus digerakkan," kata Muhadjir kepada wartawan, Jumat (1/9/2016).

Sedang sisanya, 40 persen akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain di sekolah untuk siswa tidak mampu. Untuk itu, ia meminta ke Pemkab Malang menggerakkan kades-kades agar kartu-kartu itu diserahkan ke orangtua.

Atau kasek jemput bola ke desa-desa agar orangtua mendaftarkan KIP lewat operator Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Ia juga meminta BRI, bank penyalur dana KIP juga jemput bola untuk mencairkan.

"Kalau didem (didiamkan) saja, nanti uangnya tidak berkah. Ini kan hak mereka," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Karena itu ia memberikan contoh dengan adanya mobil BRI ke sekolah untuk pencairan dana KIP bagi peserta yang sudah mendaftarkan ke Dapodik dan mendapatkan SK (Surat Keputusan)-nya.

Rendra Kresna, Bupati Malang membenarkan faktor keterlambatan pencairan dana KIP. Hal itu karena penerima setelah mendapatkan tidak melaporkan ke operator sekolah. Sehingga penerima tidak mendapatkan SK-nya.

"Ya kita harus menggerakkan camat, kades agar pro aktif saling cek. Karena sayang jika anggarannya tidak termanfaatkan," ujar dia. Menurut Muhajir, ruwetnya KIP setelah diserahkan ke desa-ortu dan ortu tidak melaporkan ke sekolah.

"Masalahnya disitu," kata Muhajir ketika berada di SD Sabillilah Kota Malang. Meski keberadaannya belum maksimal, namun secara nasional angka yang dilaporkan ke Dapodik berkembang terus setiap hari. Pernah mencapai sampai 500.000.

Slamet Suyono, Kepala UPTD Dindik Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengharapkan pola distribusi KIP ke sekolah-sekolah. Sehingga mudah memantaunya. Informasinya, Kabupaten Malang mendapatkan 71.000 KIP. Namun yang masuk dapodik 19.000.

"Yang tidak tahu, akan membawa langsung KIP ke bank atau langsung minta pencairan ke kepala sekolah. Padahal tidak seperti itu," tambah dia.