Jumat, 24 April 2026

Malang Raya

Ketua DPRD Kota Malang : APBD 2016 Diprediksi Sisa Besar

“Di akhir dua bulan waktu pasti program-program tidak bisa nutut semua. Pasti ada Silpa karena program tidak selesai,”

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: fatkhulalami
surya/adrianus adhi
Wali Kota Malang, M Anton (dua dari kiri) dan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono saat menghadiri syukuran ulang tahun SURYA ke 26 di Kantor Surya Biro Malang, Jl Sultan Agung 4, ?Kota Malang, Selasa (10/11/2015) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN  – Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2016 masih belum juga disahkan hingga pertengahan September 2016 ini. Padahal, ada dana ratusan miliar rupiah yang harus diserap sebelum tutup tahun 2016.

DPRD Kota Malang pesimistis anggaran bisa digedok bulan ini.

Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono yakin akan ada banyak dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2016. Dewan sebenarnya menargetkan PAK bisa sah pada Sepetember akhir. Namun, ia tak yakin hal itu terlaksana melihat kondisi.

Penggedokan kemungkinan besar dilakukan paling lambat 5 Oktober karena diperlukan telaah penganggaran.

“Di akhir dua bulan waktu pasti program-program tidak bisa nutut semua. Pasti ada Silpa karena program tidak selesai,” katanya.

Saat ini, usulan PAK dari pemkot masih diproses oleh masing-masing komisi. Hasil pembahasan masih harus disampaikan dalam rapat kerja. Menurut Arief, seluruh program yang diusulkan pemkot dalam penggodokan. Ia menyebut, pemkot juga baru melempar usulan PAK ke dewan beberapa waktu lalu.

Salah satu kendala pengesahan PAK adalah revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Perubahan itu membuat lambatnya penggedokan PAK di kebanyakan daerah, bukan hanya di Kota Malang. Ia menerangkan, rencana perubahan struktur organisasi itu membuat rancangan penganggaran juga harus mengikuti aturan baru.

Dewan mengaku kesulitan dalam mengatur anggaran dalam PAK tahun ini.

“Kami menatanya ngelu (pusing). Makanya kami butuh teman-teman lain dari staf ahli dan akademisi biar masalah penganggaran ini bisa transparan,” ungkap dia.

Selain masalah PAK, dewan juga harus mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD induk 2017 pada Oktober mendatang. Besaran dana yang harus dibagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah mencapai hampir Rp 2 triliun.

“Ini juga program semua yang kami bahas setelah bulan ini,” ungkapnya.

Untuk mengurangi potensi Silpa yang diprediksi besar itu, ia bilang, dewan masih berusaha menggelar pembahasan secara maraton agar telaah terhadap usulan PAK pemkot segera ditentukan.

“Dan eksekutif juga harus bisa mempercepat programnya. Bagimana dia bisa mendapat progres bagus hanya dalam dua bulan,” tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved