Dinas Pasar Kota Malang Bakal Tutup Pasar Merjosari, Pedagang Menolak!

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Dinas Pasar Kota Malang akan membongkar Pasar Penampungan Sementara Merjosari dalam waktu dekat. Dinas itu sudah menginstruksikan kepada para pendagang untuk meninggalkan lokasi sebelum akhir September. Setelah itu, Dinas Pasar akan memasang pagar seng di sekeliling lokasi pasar.

“Akan dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu permukiman. Kemungkinan besar Rusunawa (Rumah Susun Sewa),” kata Kepala Dinas Pasar Kota Malang Wahyu Setianto, Selasa (20/9/2016).

Ia mengatakan, pihaknya sudah memberi surat pengumuman sejak sepekan lalu. Data Dinas Pasar, jumlah pedagang yang menempati pasar itu saat ini sekitar 700-an pedagang legal. Bagi para pedagang yang tidak memiliki hak bedak di Pasar Terpadu Dinoyo, dinas itu belum memiliki solusi.

Wahyu menyatakan, solusi untuk masalah itu bakal dicari dalam pertemuan yang akan digelar rutin. Sekitar pekan lalu, ia sudah mengajukan ke Bagian Hukum pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang menetapkan Pasar Merjosari sebagai tempat penampungan sementara. Jika perwal itu sudah tercabut, Dinas Pasar akan menghentikan penarikan retribusi. Itu artinya, proses jual-beli di tempat itu sudah ilegal.

“Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Kami harus tegas, banyak program yang sulit jalan di Kota Malang ini,” ungkapnya.

Perwakilan Pedagang Pasar Dinoyo masih kukuh menolak rencana pemindahan pedagang. Alasannya, serah terima dari investor ke pemkot belum pernah dilakukan. Pengecekan kualitas bangunan dari tim independen, seperti yang sering mencuat dalam hearing antara berbagai pihak, juga belum pernah terealisasi.

“Kami tidak akan pindah,” ujar Ketua Perwakilan Pedagang Pasar Dinoyo, Sabiel El Ahsan, Selasa (20/9/2016).

Sabiel dan anggota pedagang lain mengakui sudah tahu tentang rencana pembongkaran itu.
Meski begitu, pihaknya belum berencana menggelar aksi penolakan. Para pedagang yang masuk dalam perwakilan itu masih menunggu rencana hearing yang bakal digelar sebelum batas akhir waktu pindah. Jika tidak ada jalan keluar, aksi penolakan baru akan digelar.

“Tiap ada pertemuan, kami tidak diundang juga,” akunya.