SMA/SMK Ditarik Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Malang Fokus Danai PAUD dan TK

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - SMA/SMK bakal resmi dipindahalihkan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi pada Oktober 2016 mendatang. Jika demikian, pendanaan sekolah tingkat itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemprov.

Artinya, akan ada alokasi dana milik pemerintah kota yang bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan lain.

Di Kota Malang, dana yang dulunya dipakai untuk membiayai SMA/SMK akan dialhikan ke beberapa sektor. Salah satunya adalah pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak. Sektor sekolah itu selama ini belum diseriusi oleh Pendidikan Kota Malang. Terutama perihal alokasi dana.

"Nanti PAUD, TK akan jadi tanggung jawab kami juga. Selama ini sebenarnya sudah, tapi karena belum wajib jadi sehingga tidak maksimal. Setelah SMA/SMK diambil alih, PAUD TK akan kami pegang penuh," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah, Rabu (21/9/2016).

Data Dinas Pendidikan, ada sekitar 300 PAUD dan 200-an TK resmi di Kota Malang. Empat dari total TK berstatus negeri. Ia melihat, ada dua hal yang belum maksimal dan harus dibenahi dari PAUD dan TK, yakni sarana prasarana dan tenaga pendidik.

Untuk sarana prasarana, Dinas Pendidikan akan mulai menganggarkan alat peraga edukatif seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan permainan dalam ruangan seperti kubus. Sementara untuk tenaga pendidik, dinas itu belum memikirkan solusi praktis,

"Kami sudah sosialisasi untuk wajib lulusan S-1 sejak 2014, tapi kondisi di lapangan masih belum memungkinkan. Kami mungkin akan menganggarkan buat pelatihan-pelatihan saja," ujarnya.

Masalah lain, adalah bangunan PAUD dan TK yang belum bagus.

Zubaidah bilang, pembiayaan untuk rehabilitasi bangunan PAUD dan TK swasta hanya bisa dilakukan jika bangunan milik yayasan.

Terakhir, dinas tersebut bakal mendorong keberadaan PAUD tak resmi untuk dikelola lebih profesional. PAUD yang dimaksud adalah tempat pendidikan yang banyak berada di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di berbagai kelurahan. Tak tanggung-tanggung, jumlah PAUD semacam ini yang terhimpun sudah sekitar 200-an. "Selama ini para penggajarnya juga kan kebanyakan ibu rumah tangga yang daripada nganggur," ujarnya.

Dinas Pendidikan berharap pengambilalihan SMA/SMK tidak berdampak pada pengurangan anggaran. Dana yang tidak terpakai itu, kata Zubaidah, akan digunakan juga untuk pemasifan program sekolah gratis untuk SD dan SMP.