Walah, 6.000 Warga Malang Tidak Bisa Pakai Kartu Indonesia Sehat

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sebanyak 6.000 pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Malang tidak bisa menggunakan kartu itu untuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan buat mereka kemudian dialihkan ke kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi mengatakan, tidak tahu pasti alasan tidak dapat dipakainya KIS milik warga itu. Soalnya, urusan KIS ada pada Dinas Sosial Kota Malang. Yang dia tahu, pihaknya kini harus menyiapkan kuota untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan selama tiga tahun mendatang.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan sudah mendaftarkan 22.000 warga miskin pada program JKN. Pada September ini, ada penambahan 11.000 orang. Sebanyak 6.000 orang di antaranya adalah pemegang KIS yang tidak bisa mendapat layanan. Total anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan untuk membayar premi itu mencapai Rp 6,79 miliar.

"Kartu Indonesia Sehat itu saya tidak ngerti mengapa tidak bisa dipakai. Yang jelas ada penggunaan kartu itu yang tidak berlaku sejak 2016. Padahal menurut RT dan RW, mereka masih masuk dalam katerogri miskin. Agar jaminan kesehatan bagi mereka tetap ada, kami memasukkannya pada program JKN BPJS Kesehatan," kata Asih, Rabu (21/9/2016).

Asih mengatakan, total anggaran bidang kesehatan di Kota Malang tahun ini memang naik. Namun, penganggaran untuk Dinas Pendidikan disebut justru turun. Itu sebabnya, Asih bilang, pendanaan untuk jaminan kesehatan warga miskin baru bisa terpenuhi hingga September. Besaran premi yang dibayar tiap kepala per bulan sekitar Rp 18.000.

Pengajuan tambahan dana Rp 6 miliar lebih itu untuk menalangi pembayaran premi tiga bulan mendatang.

"Jika tidak disetujui, berarti kami akan berhutang," tuturnya.