Mendesak Atasi Macet di Jalitim, Dewan Minta Pemkot Malang Konsultasi soal Jembatan Kedungkandang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang terlebih dulu mencari kepastian hukum bisa-tidaknya Jembatan Kedungkadang dibangun sebelum memutuskan untuk tidak memasukkan pada APBD tahun mendatang.

Dewan melihat kebutuhan akan jembatan di daerah Jalur Lingkar Timur (Jalitim) itu mendesak. Pada jam-jam sibuk, kemacetan hampir selalu terjadi di wilayah itu.

Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono mengatakan, pemkot seharusnya aktif berkonsultasi kepada kepolisian tentang hal itu. Bahkan jika perlu, pemkot juga harus berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat payung hukum yang kuat.

Jika semua jalan sudah ditempuh namun tetap tidak membuahkan hasil, barulah pemkot menghapus rencana pembangunan jembatan itu dalam Renja. Ia melihat pemkot belum ada langkah ke sana hingga saat ini.

"Sudah sangat sering permintaan dari masyarakat untuk dibangunnya jembatan. Saat anggota dewan dapilnya Kedungkadang menggelar reses, pernyataan-pernyataan itu selalu muncul. Masyarakat banyak tidak tahu tentang proses hukum yang ada. Tugas pemkot untuk mencari jalan keluar," kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (15/10/2016).

Menurutnya, pemkot kurang komunikatif untuk mengatasi masalah itu. "Dulu bilang sudah selesai, makanya dianggarkan dan kami setujui. Tapi saat ini gagal terealisasi. Padahal ini masalah penting," ucapnya.

Senada dengan Arief, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto berpendapat, pemkot juga harus mencari payung hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengetahui bisa tidaknya Jembatan Kedungkandang dibangun. Jika memungkinkan, ia menyebut sebaiknya jembatan itu memang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas.